Jakarta-Habarindonesia. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) menggelar acara Exit Meeting Penyampaian Hasil Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis selama kurun waktu 2024, yang diselenggarakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025.
Acara ini merupakan bagian dari upaya pengawalan terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek strategis daerah (PSD) guna memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intel) Sarjono Turin, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah mempercayakan pengamanan pembangunan strategis kepada Kejaksaan. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut demi memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek strategis yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujar JAM-Intel.
Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Dalam rangka mendukung agenda ini, Kejaksaan melalui Direktorat IV melakukan pengamanan terhadap berbagai proyek strategis guna mengantisipasi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat menghambat pelaksanaannya.
Pada kesempatan ini, JAM-Intel mengungkapkan bahwa hingga Exit Meeting kali ini, telah dilakukan pengamanan terhadap 39 proyek dengan total nilai mencapai Rp62,65 triliun. “Capaian ini bukan untuk membuat kita berpuas diri, tetapi menjadi pendorong agar kita bekerja lebih baik lagi dalam memastikan proyek strategis berjalan dengan optimal,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, pengamanan pembangunan strategis dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 serta Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B-1450/D/Ds/09/2023. Pengamanan ini meliputi aspek personel, materiil dan aset, serta penyelesaian kendala birokrasi guna mencegah potensi penyimpangan yang dapat menghambat proyek strategis.
JAM-Intel juga menekankan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. “PPS tidak melegalkan perbuatan melawan hukum. Jika ditemukan pelanggaran, maka tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
“Ke depan, tantangan semakin besar dengan rencana pembangunan 15 hingga 20 proyek raksasa tanpa investasi asing yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Nasional Danantara. Oleh karena itu, diperluka kesiapan dan kesigapan dalam melakukan pengamanan terhadap proyek-proyek ini demi mencapai tujuan pembangunan nasional,” imbuh JAM-Intel.
Adapun dalam laporan yang disampaikan oleh Plt. Direktur IV Irene Putrie, stake holder dari Kementerian/Lembaga maupun BUMN yang menjadi mitra dalam proyek PPS yakni:
- Kementerian Pekerjaan Umum RI;
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI;
- Kementerian Perhubungan RI;
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Kementerian Kesehatan RI;
- PT Angkasa Pura Indonesia;
- Perumda Tirta Raharja Kabupaten Tangerang.
Pekerjaan proyek meliputi sektor-sektor pembangunan strategis di antaranya sektor infrastruktur dan jembatan, sektor kebandarudaraan, sektor kelautan, sektor kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, sektor pariwisata dan sektor strategis lainnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari kementerian terkait, perwakilan BUMN, serta lembaga yang berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek strategis. Diharapkan sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
(Wan)
