HALSEL – HabarIndonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).
Desakan ini muncul dari keluhan masyarakat dan sempat buntut, terkait distribusi minyak tanah subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran, Rabu 02/07/25.
Anggota Komisi II DPRD Halsel, M. Irawan Adam, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan adanya kelangkaan minyak tanah di beberapa kecamatan. Selain itu, harga jual di lapangan juga kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Terkait dengan temuan penjualan BBM subsidi di kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh oknum pemilik pangkalan nakal ini bukan pertama kali terjadi di Halmahera Selatan, toh anehnya sejauh ini tidak ada langka kongkrit yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini mencabut izin pangkalan tersebut, ada apa sebanarnya?,” tukas Irawan.
Menurut Irawan, Disperindagkop dinilai tidak serius dalam mengawasi distribusi dan pendataan penyalur minyak subsidi.
“Data penyalur tidak jelas, pengawasan di lapangan lemah, dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kesulitan,” tegasnya.
Tambah irawan, menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Disperindagkop sangat penting agar distribusi minyak subsidi bisa berjalan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
ia juga meminta agar Bupati segera menertibkan pangkalan dan agen yang terbukti menjual di atas HET atau menyalurkan minyak tidak sesuai ketentuan.
“Jika memang terbukti ada kelalaian serius, kami minta Bupati untuk mengambil langkah tegas, termasuk pergantian pejabat terkait,” tutup Irawan.
(Pandi)
