Halut-Habarindonesia. Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara (APDMU) kembali menggelar demonstrasi jilid II dengan tujuan untuk menuntut PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) segera memenuhi tanggung jawab sosialnya dan menyelesaikan permasalahan hak-hak karyawan. Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi berbasis kemahasiswaan dan kepemudaan, yang berhasil memboikot perusahaan tambang tersebut. Rabu 05/02/25.
Aksi kali ini difokuskan di titik Front Gate PT. NHM, yang berhasil diduduki oleh massa aksi. Selain menyuarakan aspirasi di depan pintu utama perusahaan, demonstrasi ini juga berjalan dengan aman dan terkendali. Para peserta aksi menuntut PT. NHM untuk menghormati hak-hak masyarakat dan karyawan yang terdampak.
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah “Lawan Pembungkaman Ruang Demokrasi, PT. NHM Segera Menyelesaikan Tanggung Jawab Sosial dan Hak-Hak Karyawan.” Ada pun Sejumlah tuntutan pun dibawa oleh Aliansi Peduli Demokrasi, di antaranya adalah;
- Pembebasan Ketua AMPP-Togammoloka Maluku Utara;
- Realisasi pesangon bagi karyawan pensiun;
- Pembayaran gaji buruh aktif, dirumahkan, serta sopir antar jemput karyawan;
- PT. NHM untuk segera merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan melakukan evaluasi terhadap Manajemen Social Performance yang ada;
- Haji Robert, yang merupakan pihak manajemen PT. NHM, segera merealisasikan seluruh tuntutan yang telah disampaikan, jika tidak segera angkat kaki dari Bumi Hibualamo;
Berbeda dengan aksi jilid I yang sempat dihalangi oleh oknum-oknum yang diduga disuruh oleh PT. NHM di lokasi jembatan Kali Jodoh, demonstrasi jilid II ini dapat berlangsung sukses. Keberhasilan ini dianggap sebagai bentuk komitmen Aliansi Peduli Demokrasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lingkar tambang.
Masyarakat juga turut memberikan dukungan moral terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda. Puluhan warga berdatangan untuk memberikan semangat dan solidaritas kepada para demonstran yang berjuang untuk keadilan sosial di wilayah tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Rovin Djinimangale, menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah mendorong PT. NHM untuk segera merealisasikan tuntutan yang telah diajukan. Selain itu, mereka berencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar memberikan teguran kepada perusahaan tambang tersebut, agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Rovin juga menambahkan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini. Mereka menargetkan untuk terus menggelar aksi-aksi berikutnya dengan kekuatan yang lebih besar jika PT. NHM tidak segera memenuhi tuntutan yang disampaikan. “Kami akan terus berjuang hingga hak-hak masyarakat dan karyawan di lingkar tambang diperhatikan,” ujar Rovin.
Pernyataan tegas juga disampaikan mengenai sikap arogansi yang ditunjukkan oleh perusahaan terhadap masyarakat peribumi. Pembungkaman ruang demokrasi yang mengorbankan ketua AMPP-Togammoloka Maluku Utara dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap pemuda Maluku Utara yang berjuang untuk kepentingan bersama. Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan positif di wilayah tersebut.
(Agis)
