Pemuda Saketa Desak Polres Halsel dan Inspektorat PLN Transparan Usut Dugaan Pencurian BBM

Mereka meminta perkembangan penyelidikan dibuka kepada publik dan audit menyeluruh dilakukan terhadap pengelolaan BBM di PLN ULP Saketa.

Rizky Ramli. Dok. Istimewa.

HALSEL, HabarIndonesia.id – Pemuda Saketa mendesak Polres Halmahera Selatan dan Inspektorat PT PLN (Persero) membuka secara transparan perkembangan penanganan dugaan pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di PLN ULP Saketa, Kecamatan Gane Barat.

Desakan tersebut disampaikan Rizky Ramli, perwakilan Pemuda Saketa. Ia menilai pernyataan bahwa kasus masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani secara profesional harus dibuktikan dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

“Kalau memang profesional, buktikan. Publik berhak tahu penyelidikan ini sudah sampai di mana, siapa yang diperiksa, apa yang ditemukan, dan apa langkah berikutnya,” tegas Rizky.

Menurut Rizky, masyarakat tidak meminta kepolisian membuka materi penyelidikan yang bersifat rahasia. Namun, informasi mengenai perkembangan umum perkara dinilai penting karena menyangkut dugaan hilangnya BBM yang berada dalam pengelolaan institusi negara.

“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada status ‘masih penyelidikan’. Publik membutuhkan kepastian, bukan jawaban yang berputar-putar,” katanya.

Rizky menegaskan, Pemuda Saketa tidak menuduh polisi terlibat dalam dugaan pencurian tersebut. Namun, minimnya informasi mengenai proses penanganan perkara dinilai berpotensi melahirkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau prosesnya gelap, jangan salahkan masyarakat kalau bertanya-tanya. Transparansi adalah cara paling sederhana untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Inspektorat PLN Diminta Tidak Lepas Tangan

Sorotan juga diarahkan kepada Inspektorat PLN. Pemuda Saketa meminta lembaga pengawasan internal PLN tidak sekadar menunggu hasil penyelidikan kepolisian, tetapi turun langsung melakukan audit.

Rizky mengatakan audit harus dilakukan secara menyeluruh dengan mencocokkan stok fisik dan administrasi. Pemeriksaan itu, kata dia, perlu mencakup asal-usul BBM, pencatatan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, hingga pihak-pihak yang memiliki akses terhadap BBM tersebut.

“Jangan hanya menghitung angka di atas kertas. Turun ke lapangan. Periksa stok fisik, dokumen, distribusi, penggunaan dan seluruh rantai pengawasannya. Kalau ada selisih, harus dijelaskan ke mana BBM itu pergi,” tegasnya.

Menurut dia, dugaan kehilangan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal biasa. Jika benar terjadi, harus ada pihak yang bertanggung jawab dan sistem pengawasan perlu dievaluasi secara serius.

Kepala ULP Saketa Diminta Bertanggung Jawab

Pemuda Saketa juga mendesak PLN mengevaluasi Kepala PLN ULP Saketa, Muhammad Munir.

Rizky menegaskan, evaluasi tidak boleh sekadar formalitas. Jika pemeriksaan resmi nantinya menemukan adanya pelanggaran, kelalaian, atau kegagalan dalam pengawasan, PLN diminta memberikan sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatan.

“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Tetapi kalau hasil audit dan pemeriksaan membuktikan ada kelalaian atau pelanggaran, jangan lindungi jabatan. Harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

Tiga Tuntutan Pemuda Saketa

Pemuda Saketa menyampaikan tiga tuntutan terkait dugaan pencurian BBM di PLN ULP Saketa.

Pertama, Polres Halmahera Selatan diminta membuka perkembangan umum penyelidikan dugaan pencurian BBM PLN ULP Saketa kepada publik.

Kedua, Inspektorat PLN diminta segera turun dan melakukan audit menyeluruh terhadap stok, administrasi, distribusi, penggunaan, serta sistem pengawasan BBM.

Ketiga, PLN diminta mengevaluasi Kepala PLN ULP Saketa, Muhammad Munir, dan mencopot yang bersangkutan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian.

Rizky menegaskan, masyarakat Saketa tidak ingin dugaan pencurian BBM tersebut menguap tanpa kejelasan.

“Kami tidak ingin kasus ini menjadi kabut. Kalau tidak ada masalah, buka dan jelaskan. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau ada yang bertanggung jawab, proses. Sederhana saja: publik ingin tahu ke mana BBM itu pergi dan siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *