Buka Lahan dan Bangun Fasilitas Sebelum Izin Terbit, PT Intimkara Disorot Akademisi Unkhair

- Wartawan

Sabtu, 27 Juni 2026 - 20:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MOROTAI – HabarIndonesia.id – Dosen Hukum Lingkungan Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Siti Barora, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dilarang memulai aktivitas fisik sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha yang sah.

Penegasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pengakuan PT Intimkara dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai pada Selasa (23/6/2026).

Dalam rapat tersebut, perusahaan mengakui telah melakukan pembukaan lahan dan pembangunan sejumlah fasilitas di Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, dengan progres mencapai 40 persen, sementara proses administrasi lingkungan baru mulai dijalankan.

“Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia berlaku prinsip preventive environmental protection. Artinya, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus didahului proses penilaian sebelum aktivitas fisik dimulai,” ujar Siti Barora kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas penunjang seperti mess pekerja, stockpile material, maupun Asphalt Mixing Plant (AMP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan.

Karena itu kata dia, apabila fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seluruhnya wajib dianalisis sejak awal dalam dokumen lingkungan.

“Ukurannya bukan semata-mata luas lahan, melainkan jenis kegiatan, tingkat risiko, potensi dampak, lokasi, serta ketentuan peraturan mengenai kewajiban AMDAL atau UKL-UPL,” jelasnya.

Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut seharusnya telah tercantum dalam dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Siti menilai, fakta bahwa pembukaan lahan telah mencapai 40 persen menunjukkan adanya aktivitas fisik yang berlangsung sebelum persyaratan administrasi dipenuhi.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi lingkungan apabila kegiatan tersebut memang diwajibkan memiliki Persetujuan Lingkungan.

“Dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, kegiatan fisik yang merupakan bagian dari pelaksanaan usaha wajib didahului pemenuhan syarat administrasi apabila kegiatan tersebut diwajibkan memiliki Persetujuan Lingkungan,” tegasnya.

Selain itu, Siti juga menyoroti pentingnya peran DLH dalam menjalankan fungsi pengawasan secara preventif.

Menurutnya, langkah pencegahan melalui inspeksi sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadi kerusakan lingkungan.

“Apabila ada informasi mengenai pembukaan lahan, DLH seharusnya segera melakukan inspeksi lapangan, memeriksa kesesuaian kegiatan dengan dokumen lingkungan, dan mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, apabila hasil pemeriksaan resmi membuktikan perusahaan menjalankan kegiatan sebelum memenuhi seluruh persyaratan lingkungan, PT Intimkara berpotensi dikenai sanksi administratif secara berlapis.

Lanjutnya, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan, kewajiban pemulihan lingkungan, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.

Bahkan, apabila ditemukan unsur pidana kata Siti, penegakan hukum pidana juga dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, Siti mengingatkan bahwa penetapan adanya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perusahaan, ruang lingkup dokumen lingkungan yang dimiliki, serta kewenangan instansi penerbit persetujuan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat agar tidak terjadi kekosongan pengawasan.

“Pengawasan lingkungan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Verifikasi lapangan harus segera dilakukan agar kepastian hukum dapat diperoleh sejak awal dan potensi kerusakan lingkungan bisa dicegah,” pungkasnya.

(Sufandy)

Berita Terkait

Kapolres Haltim Lantik Kasi Humas dan Gelar Sertijab Kasat Intelkam, Dua Kapolsek.
TPT PERHAPI 2026, Harita Nickel Paparkan Inovasi Pemanfaatan Sisa Pengolahan Nikel
Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2
PH Agus R. Tampilang, Keterangan Tiga Saksi di Sidang ISDA Justru Menguntungkan Klien Kami
Terungkap di Sidang Korupsi Isda Taliabu, Dero Hadiahkan Motor Rp37 Juta kepada Staf BPKAD
Hari Bhakti Kemenimipas, Imigrasi Ternate Tebar Kepedulian Sosial dan Hadirkan Layanan Paspor di Mall
Hakim Tipikor Perintahkan JPU Telusuri Peran Mantan Kepala BPKAD Taliabu dan Tetapkan Tersangka
Pererat Silaturahmi dan Sinergi, Pangdam Moloku Kie Raha Kunjungi BRI Maluku Utara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:58 WIT

Berangkat Rakornas Naik Kelas Bisnis di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua KIP Malut Dinilai Boros Anggaran

Jumat, 20 November 2026 - 15:21 WIT

Dikerjakan PT Locita Maha Dana, Rp4,7 Miliar dari APBD 2026 untuk Revitalisasi Gedung IGD RSUD Chasan Boesoirie

Kamis, 19 November 2026 - 21:32 WIT

Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Minggu, 15 November 2026 - 20:49 WIT

Wagub Sarbin Buka LASQI Nusantara Fest 2026, Maluku Utara Bidik Prestasi di Panggung Nasional

Sabtu, 14 November 2026 - 00:22 WIT

Sekda Samsuddin Tegaskan OPD yang Abaikan Program Pokir DPRD Akan Diberi Teguran

Jumat, 13 November 2026 - 22:28 WIT

Optimalkan Potensi Zakat Desa, BAZNAS Haltim Perkuat Pembentukan UPZ di Maba Selatan

Jumat, 13 November 2026 - 21:52 WIT

Bupati Bassam Ajak Ayah dan Ibu Bangun Pola Asuh Sehat demi Masa Depan Anak

Jumat, 13 November 2026 - 16:09 WIT

Bupati Bassam Ajak ASN Perkuat Pelayanan Publik, HKN dan HUT KORPRI Halsel Diisi Berbagai Aksi Sosial

Berita Terbaru