TIDORE — HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan kerja sekaligus berdialog langsung dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Desa Ake Tobololo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (30/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan memastikan program Perhutanan Sosial berjalan optimal, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian hutan.
Dalam dialog tersebut, Gubernur Sherly mendengarkan langsung pemaparan kondisi lapangan dari masyarakat pengelola hutan.
Salah satu KUPS mengelola lahan seluas kurang lebih 230 hektare, dengan rata-rata 5 hektare per anggota. Lahan tersebut ditanami komoditas produktif seperti aren, sagu, dan bambu.
Bahkan, di beberapa lokasi, satu hektare lahan dapat ditanami 200 hingga 300 pohon produktif, yang telah memberikan pendapatan rutin bagi sebagian anggota melalui hasil olahan.
Masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan utama, salah satunya akses jalan tani sepanjang sekitar 1 kilometer untuk mempermudah mobilisasi hasil produksi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memfasilitasi dukungan teknis dan peralatan, dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa.
“Pemerintah provinsi akan meminjamkan alat berat. Pemerintah desa nanti duduk bersama untuk membahas kebutuhan BBM dan lahan sirtu bagi pembangunan jalan tani,” ujar Sherly di hadapan warga.
Selain infrastruktur, persoalan pemasaran hasil produksi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan kesiapan untuk memperkuat akses pasar dan mendorong hilirisasi produk, termasuk rencana pembangunan rumah produksi gula aren serta pelatihan peningkatan kualitas produksi yang dijadwalkan pada tahun 2026.
Secara keseluruhan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memfasilitasi program Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 306 ribu hektare, yang melibatkan sekitar 49 ribu kepala keluarga.
Dukungan yang diberikan meliputi penataan batas areal, penyediaan alat ekonomi produktif (AEP), serta pendampingan kelembagaan. Pada tahun 2026, pemerintah juga menargetkan pengembangan agroforestri seluas sekitar 400 hektare.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa program Perhutanan Sosial tidak boleh berhenti pada pemberian izin semata.
Menurutnya, keberhasilan program ini harus ditandai dengan penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan usaha dan pemasaran, serta dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
(Red)
