TERNATE — HabarIndonesia.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara terus mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjelang Tahun Anggaran 2026. Rabu, 19/11/25.
Melalui Bidang Jasa Konstruksi, PUPR Malut menggelar Pelatihan Penyusunan RAB dan HPS serta Bimbingan Teknis Pengendalian Kontrak yang berlangsung di Safirna Hotel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intens antara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan Kepala BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, terkait penguatan tata kelola konstruksi dan peningkatan kapasitas aparatur.
Plt. Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, saat ditemui oleh media, ia menegaskan bahwa terdapat dua agenda strategis dalam kerja sama tersebut, yakni review pelaksanaan program 2026 serta peningkatan kompetensi SDM pengendalian kontrak.
“Harapannya, di tahun anggaran 2026, Dinas PUPR lebih siap menghadapi seluruh tahapan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun aspek sumber dayanya,” ujar Risman.
Ia juga menyoroti tiga kompetensi utama yang wajib dimiliki para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). pengetahuan, pengalaman, dan attitude. Menurutnya, aspek sikap dan kedisiplinan kerap menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki.
“Materi tentang RAB sudah didapatkan, materi HPS juga. Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaannya. Tertib waktu itu bagian dari attitude,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembekalan ini merupakan momentum evaluasi sekaligus penguatan internal, mengingat tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan semakin tinggi pada 2026 sesuai arahan gubernur dan wakil gubernur.
Senada juga apa yang di sampaikan Dari pihak BPKP Maluku Utara, Fakhri Kardina, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi lintas instansi dan meningkatkan kompetensi ASN PUPR.
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai ruang belajar dan bertukar pengalaman. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar Fakhri.
Sementara itu, Yoseph Ricky Cossano, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Malut, menegaskan pentingnya sistem pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia memberikan materi terkait penguatan pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan.
Datang juga yang senada dari Kabid Jasa Konstruksi PUPR Malut, Saiful Amin, selaku pelaksana kegiatan berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kesiapan pejabat teknis dalam mengawal proyek infrastruktur tahun 2026.
“Prinsipnya kami mendukung dan siap menyukseskan program pembangunan gubernur dan wakil gubernur di bidang jasa konstruksi,” ujarnya.
Lanjutnya, Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari karena ada sesi evaluasi teknis dan penyampaian komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi di Maluku Utara.
(Red)
