Ternate — Habarindoensia. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Matantengin (IPMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (30-06-2025). Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Kejati segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan serta Kepala Puskesmas Pulau Makian.
Para demonstran menilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan yang merugikan masyarakat. Mereka mendesak Kejati untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
“Kordinator aksi Muhajir Hi Jidan, dalam dalam orasinya menuntut Kepala Puskesmas Pulau Makian dan Kepala Dinas Kesehatan untuk bertanggung jawab atas dugaan mangkraknya pembagunan bak penampung air di desa rabutdaiyo kecamatan pulau makian juga merupakan aitem fisik di rumah sakit pratama pulau makian, anggaran 1 miliar lebih yang di cairkan pada tahun 2023-2024 tersebut sampai hari ini terbengkalai.”ucapnya
lanjut Muhajir, ia juga menilai kepala dinas kesehatan halmahera selatan telah bisu dan mendiamkan atas dugaan penggelapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PUSKESMAS PULAU MAKIAN, anggaran BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harusnya penggunaan anggaran negara tersebut harus transparan dan akuntabel justru yang di lakukan kepala puskesmas pulau makian sebaliknya, ini tentunya menabrak aturan menteri kesehatan nomor 18 tahun 2024 tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOK.
“Dana BOK puskesmas pulau makian yang di cairkan sebesar 300 juta pada tahun 2025, akan tetapi dalam realisasinya 177 juta dari total 300 juta tetsebut di gunakan oleh kepala puskesmas pulau makian dengan alasan membayar hutan lama, hutang lama apa?? Seharusnya anggaran itu di gunakan untuk kebutuhan pelayanan di puskesmas,” Ujar muhajir.
“kami mendesak kejati untuk segera panggil dan periksa kepala dinas kesehatan halmahera selatan dan kepala puskesmas kecamatan pulau makian untuk dimintai pertanggungjawaban atas persoal tersebut.”tegasnya
“Koordinator aksi muhajir menyampaikan, jika tuntutan tidak segera direspons, warga akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan belum memberikan keterangan resmi.”tutupnya
(Pandi/Opal)
