TIDORE – HabarIndonesia. Aksi demonstrasi keras mengguncang Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Rabu dini hari (18/06/2025).
Massa aksi dari Front Marhaenis Maluku Utara, yang terdiri dari DPD GPM Malut, DPC GPM Ternate, dan DPC GMNI Ternate, mengepung kantor gubernur di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, tepatnya di Bukit Gosale, Jalan Trans Halmahera.
Aksi ini nyaris memanas ketika sejumlah Satpol PP berusaha menghadang massa yang mencoba memblokir mobil dinas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Meski aksi pemalangan dilakukan secara terbuka, Gubernur tak kunjung turun dari kendaraan dinasnya untuk menemui massa aksi, memicu kemarahan para demonstran.
“Kami coba palang mobil dinas Gubernur untuk bertemu langsung, tapi beliau tidak punya nyali untuk turun! Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Hartono, koordinator aksi, dalam orasinya yang menggema di halaman kantor gubernur.
Dalam tuntutannya, Front Marhaenis meminta penghentian total aktivitas pertambangan PT. JAS dan PT. ARA yang diduga merusak lingkungan dan menyalahi prosedur.
Mereka mendesak Inspektur Tambang dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BAPEDA) agar segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin.
“Aktivitas tambang itu tidak hanya merusak alam, tapi juga merampas hak hidup masyarakat sekitar. Pemerintah harus hadir menyelesaikan ini, bukan jadi pelindung korporasi perusak,” teriak Hartono penuh amarah.
Tak hanya soal tambang, massa juga menyoroti skandal keuangan yang membelit Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hutang senilai lebih dari 500 miliar rupiah kepada pihak ketiga hingga kini belum dibayarkan.
Mereka menuding Kepala BPKAD dan Gubernur lalai dan tidak memiliki komitmen dalam menyelesaikan tanggung jawab keuangan daerah.
“Dimana moralitas seorang pemimpin? Rakyat menjerit, ekonomi lumpuh, dan mereka membiarkan utang menggunung tanpa penyelesaian,” tambah Hartono dengan suara lantang.
Mereka juga meminta DPRD Provinsi Malut untuk tidak diam dan segera mengambil sikap tegas.
“DPRD jangan hanya jadi penonton! Segera panggil Gubernur dan tagih pertanggungjawaban atas krisis utang dan bencana tambang yang dibiarkan terjadi,” seru massa.
Aksi ini disebut baru permulaan. Front Marhaenis mengancam akan terus melakukan konsolidasi besar-besaran dan menggalang kekuatan pemuda lintas kabupaten/kota jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
“Gubernur harus sadar, ini bukan zaman kekuasaan otoriter. Rakyat menuntut haknya, dan akan terus bergerak hingga perubahan nyata terjadi,” tutup Hartono dengan suara perlawanan.
(Agis)
