JAKARTA, HabarIndonesia.id — Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar mengingatkan bahwa kesehatan harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Bukan hanya karena kesehatan menentukan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga karena kesehatan merupakan investasi strategis yang menentukan daya saing dan masa depan Indonesia.
Pesan itu disampaikan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan bertema “Rakyat Sehat, Negara Kuat” yang diselenggarakan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum tersebut, ia memaparkan arah baru yang sedang dibangun BPOM untuk mempercepat transformasi sektor kesehatan nasional melalui penguatan inovasi, hilirisasi riset, dan pengembangan Obat Berbahan Alam berbasis bukti ilmiah.
Menurut Taruna, negara yang kuat hanya dapat dibangun oleh rakyat yang sehat, produktif, dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan.
“Kebijakan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sakit, melainkan harus mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan secara terpadu,” Ujar Taruna Ikrar.
Lanjutnya, dalam kerangka itulah BPOM menjalankan fungsi strategisnya. Tidak hanya memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem inovasi kesehatan nasional yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing global.
Taruna Ikrar melihat Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan dunia dalam pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alam.
“Dengan sekitar 31.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kesehatan, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” Katanya.
Namun potensi itu, menurutnya, tidak cukup hanya dibanggakan. Produk berbasis bahan alam harus dibangun melalui pendekatan ilmiah yang ketat, mulai dari kualitas bahan baku, proses produksi, standar mutu, keamanan penggunaan, hingga pembuktian manfaat yang sesuai dengan klaimnya.
“Karena itu BPOM mendorong perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju pendekatan berbasis sains. Perubahan istilah dari “Obat Tradisional” menjadi “Obat Berbahan Alam” mencerminkan komitmen untuk menghadirkan produk yang semakin ilmiah, terpercaya, dan mampu bersaing di tingkat global,” Ucapnya.
Menurutnya, meski Indonesia memiliki lebih dari 20.964 produk jamu yang terdaftar, jumlah produk yang berhasil naik kelas masih relatif terbatas. Data BPOM menunjukkan baru terdapat 72 produk Obat Herbal Terstandar dan 25 produk Fitofarmaka.
Bagi Taruna, angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan lagi pada kuantitas, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuktian ilmiah agar produk nasional memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Di sinilah pentingnya hilirisasi riset. Taruna menilai terlalu banyak hasil penelitian yang berakhir sebagai publikasi akademik atau prototipe tanpa pernah berkembang menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Padahal, kata dia, industri membutuhkan inovasi yang siap dikembangkan dan masyarakat membutuhkan produk kesehatan yang aman serta terbukti manfaatnya.
Ia juga menyampaikan, untuk menjembatani kesenjangan tersebut, BPOM meluncurkan BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Ekspansi Pasar), sebuah platform yang dirancang untuk mempertemukan peneliti dengan dunia usaha agar hasil riset dapat lebih cepat memasuki proses hilirisasi dan komersialisasi.
“Melalui pendekatan itu, BPOM ingin memastikan bahwa riset tidak berhenti di meja laboratorium. Penelitian harus berkembang menjadi inovasi, inovasi harus menjadi produk yang memenuhi standar, dan produk yang memiliki bukti ilmiah kuat harus memperoleh peluang lebih besar untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan nasional,” Pungkasnya.
Dalam jangka panjang, lanjut Taruna, BPOM juga mendorong lebih banyak Obat Berbahan Alam berbasis bukti masuk ke Formularium Nasional sehingga dapat diakses masyarakat melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia juga mengatakan, langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian kesehatan Indonesia yang bertumpu pada kekuatan riset dan sumber daya dalam negeri.
Taruna menegaskan bahwa agenda sebesar ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga. Perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemerintah harus bergerak dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Karena itu, ia mendorong pembentukan kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur untuk mengawal riset, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat produksi nasional.
Di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir, Taruna menitipkan tiga pesan utama. Pertama, kesehatan harus dipandang sebagai investasi strategis bangsa.
Kedua, kekayaan alam Indonesia harus dikembangkan melalui ilmu pengetahuan agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
Dan yang ketiga, menurutnya, kolaborasi harus menghasilkan langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Lanjutnya, visi tersebut menunjukkan bahwa BPOM di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar tidak hanya ingin menjadi regulator yang mengawasi produk kesehatan.
Lebih dari itu, kata dia, BPOM sedang membangun sebuah peta jalan yang menghubungkan riset, industri, dan pasar dalam satu rantai nilai yang utuh.
“Tujuannya jelas mempercepat lahirnya inovasi kesehatan nasional, memperkuat daya saing produk Indonesia, dan pada akhirnya mewujudkan kemandirian kesehatan nasional yang menjadi fondasi bagi negara yang kuat,” Tutupnya.
(Wan)
