HALTIM, HabarIndonesia.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan menekankan pentingnya kerja bersama, bukan hanya mengandalkan intervensi terhadap komoditas tertentu MABA, 8 Oktober 2026
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, saat mewakili Bupati Halmahera Timur membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).
Dalam forum tersebut, Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada komoditas bawang, rica dan tomat (Barito), tetapi juga pada berbagai kebutuhan pokok lainnya yang memengaruhi daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Ricky.
Ia kemudian menekankan empat langkah utama yang harus menjadi perhatian TPID, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak membebani daya beli.
Kedua, ketersediaan pasokan. Stok komoditas strategis harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga.
Ketiga, kelancaran distribusi. Barang kebutuhan masyarakat harus dapat bergerak dari sumber produksi hingga ke konsumen tanpa hambatan yang berpotensi meningkatkan harga.
Keempat, komunikasi efektif. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, distributor dan masyarakat harus berjalan cepat, terbuka dan responsif terhadap setiap perubahan harga.
“Bupati berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi perhatian bersama.
Ia menyebutkan, hingga September 2026, angka inflasi tercatat 5,72 persen, yang menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menghadapi potensi tekanan harga menjelang akhir tahun.
Tak berhenti disitu, Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, menyampaikan hasil pemantauan terhadap sejumlah komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi di daerah.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
Kondisi tersebut akan ditindaklanjuti TPID melalui penguatan pasokan, distribusi serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait.
Lanjut Ricky, HLM TPID ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
ia juga menyampaikan, dengan memperkuat empat aspek utama harga yang terjangkau, pasokan yang tersedia, distribusi yang lancar dan komunikasi yang efektif Pemkab Halmahera Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
(M. Dzarik)
