TERNATE, HabarIndonesia.id — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memberikan peringatan terakhir yang sangat tegas kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Rabu malam (23/9/2026).
Gubernur Sherly menyoroti ketimpangan fatal antara besarnya alokasi anggaran daerah dan realitas kondisi fisik sekolah serta mutu pencapaian belajar siswa di lapangan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen besar pada sektor pendidikan dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp700 miliar per tahun dari total Rp2,8 triliun APBD. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp180 miliar dialokasikan khusus untuk dana BOSP dan BOSDA.
Meskipun beberapa sekolah mengantongi dana BOSP fantastis yang mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun, Gubernur Sherly menemukan kondisi fasilitas yang sangat memprihatinkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Kipas angin dan proyektor, misalnya, hanya tersedia satu atau dua unit, lampu mati dibiarkan selama setahun, kloset tersumbat, dan ruang UKS kosong melompong.
Bahkan, ditemukan sekolah beranggaran di atas Rp1 miliar yang fasilitas lapangan basketnya masih berlubang dan rusak. Kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran BOSP di atas Rp1 miliar untuk perbaikan fasilitas akan dicopot dari jabatannya pada hari yang sama saat sidak kembali dilakukan.
Selain masalah fisik, Gubernur Sherly juga menyayangkan rendahnya kualitas hasil belajar. Skor literasi dan numerasi siswa di Maluku Utara saat ini masih stagnan di angka 36.
Angka ini mencerminkan bahwa dari 100 persen informasi, percakapan, atau bahan bacaan, siswa baru mampu memahami sekitar 36 persen saja.
Sebagai langkah transformatif yang berorientasi pada hasil (output), Sherly juga akan memberlakukan sistem reward and punishment yang ketat berbasis capaian mutu.
Promosi jabatan akan diberikan kepada kepala sekolah yang berhasil mendongkrak skor literasi dan numerasi di sekolahnya, sedangkan pencopotan jabatan akan diberlakukan bagi kepala sekolah yang gagal menaikkan skor tersebut.
“Bagi saya, laporan BOSP yang 100 persen lengkap secara administratif tidak ada artinya jika saat disidak sekolahnya masih rusak. Fokus kita ke depan adalah output. Jika skor literasi dan numerasi naik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) kita ikut naik, dan anak-anak Maluku Utara akan lebih mudah menembus sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, IPDN, serta universitas terbaik,” tegas Gubernur Sherly.
Di sisi lain, Sherly juga menegaskan kembali komitmen pembebasan biaya pendidikan. Sejak tahun 2025, uang komite dari orang tua siswa telah dihapus dan sepenuhnya disubsidi melalui dana BOSDA.
Program revitalisasi fisik sekolah juga terus dipacu. Pada tahun anggaran 2025, rehabilitasi infrastruktur sebanyak 68 sekolah (SMA/SMK/SLB) rampung 100 persen dengan total anggaran Rp53 miliar. Sementara itu, melalui jalur APBN, sebanyak 75 sekolah sukses direhabilitasi dengan total anggaran Rp92 miliar.
Rakor ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Direktur SMA Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, para kepala balai (BPMP, KGTK, dan Balai Bahasa) Provinsi Maluku Utara, serta para kepala sekolah dan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
(Gus)
