TERNATE – HabarIndonesia. Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) menggelar demonstrasi besar-besaran di Ternate, Maluku Utara, jumat 09/05/25.
Aksi ini digelar untuk menuntut Polda Maluku Utara segera menertibkan Polres Kabupaten Pulau Morotai terkait dugaan pembiaran praktik mafia bahan bakar minyak (BBM).
Dalam orasinya, Rifaldi Madjid, salah satu orator aksi, mengungkapkan bahwa sebanyak 21.520 ton minyak tanah yang seharusnya disalurkan oleh CV. MARLOWA di Morotai Jaya tidak didistribusikan secara merata.
Perusahaan ini berada di bawah kendali Direktur Thamrin Bilo sebagai sub agen di wilayah tersebut.
“Berdasarkan hasil temuan tim Camerad Distrik Unipas, dari total tersebut hanya sekitar 9 ton 600 liter yang sampai ke pangkalan di 14 desa. Sisanya, sekitar 13 ton 420 liter tidak jelas keberadaannya. Jika dikalkulasikan dari Januari hingga April, maka total minyak tanah yang hilang mencapai 53 ton 680 liter,” tegas Rifaldi di hadapan massa aksi.
Rifaldi juga menyoroti ketidaksesuaian data distribusi BBM jenis pertalite subsidi untuk nelayan.
Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Morotai menyebutkan penyaluran mencapai 90 ton per bulan, namun kenyataan di lapangan hanya 10 ton yang diterima nelayan.
“Pertanyaannya, ke mana sisa 80 ton setiap bulannya? Ini harus segera diselidiki,” ujarnya dengan nada geram.
Ia menambahkan, dasar hukum penunjukan sub agen BBM sudah jelas melalui SK Bupati Pulau Morotai Nomor 500.2/414/KPTS/PM/2024 yang diterbitkan pada 30 September 2024.
Namun, pelaksanaannya justru memunculkan indikasi kuat adanya praktik penyimpangan.
Koordinator Presidium SAMURAI, Karama Apsono, dalam wawancaranya dengan awak media menegaskan pentingnya peran kepolisian untuk segera turun tangan.
Ia mendesak Polres Morotai memeriksa oknum-oknum yang diduga bermain dalam pendistribusian BBM.
“Kami menduga kuat sub agen minyak tanah Morotai Jaya dan pihak SPBUN sebagai aktor utama di balik kelangkaan BBM di daerah ini,” ungkap Karama.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masalah distribusi BBM subsidi tidak hanya terjadi di Kecamatan Morotai Jaya, tetapi juga merata hampir di seluruh kecamatan di Pulau Morotai.
SAMURAI menyatakan sikap akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku mafia BBM ditangkap dan diadili secara hukum. Mereka berkomitmen untuk tidak mundur selangkah pun dalam perjuangan ini.
Dalam aksi tersebut, SAMURAI membawa empat tuntutan utama: (1) Mendesak Polda agar memerintahkan Polres Morotai memeriksa 9 sub agen minyak tanah, (2) Menangkap dan mengadili mafia BBM di Pulau Morotai, (3) Segera menyelesaikan persoalan ilegal fishing, dan (4) Mengevaluasi kinerja Kapolres Morotai.
(Apot)
