JAKARTA – HabarIndonesia. Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) wilayah Jabodetabek-Banten, melalui Bidang Pertahanan dan Keamanan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas kolaborasi mereka dalam program penanaman padi gogo.
Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Trans Kosa, Kecamatan Oba, Sabtu (2/8/2025), sebagai bagian dari upaya akselerasi perluasan lahan tanam guna memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara.
Program penanaman ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi sektor pertanian sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Dalam dokumen RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026-2030, sektor pertanian ditetapkan sebagai salah satu program unggulan guna mendukung cita-cita Presiden menuju swasembada pangan nasional.
“Ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Kami sangat mengapresiasi program ini, karena menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Dandi Mutalib, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan FORMAPAS MALUT, dalam keterangan persnya di Jakarta.
Menurut Dandi, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan menanam benih hari ini, kata dia, warga Maluku Utara dapat diberdayakan agar menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas lokal.
Ia menegaskan bahwa program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional. Dandi merujuk pada Surat Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor: 2346/HK.01.03/A/07/2025, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL).
Surat tersebut, imbuhnya, mengamanatkan pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk optimalisasi lahan oleh BPN, untuk memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi sumber pangan seperti singkong, jagung, sorgum, dan berbagai komoditas non-beras lainnya.
Hal ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan membangun kemandirian pangan berbasis potensi lokal.
“Ini menunjukkan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa berperan aktif dan strategis dalam menyiapkan masa depan ketahanan pangan, bukan hanya untuk daerahnya sendiri, tapi juga untuk Maluku Utara secara keseluruhan,” lanjut Dandi.
Lebih jauh, FORMAPAS MALUT mendorong agar upaya serupa juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Mereka berharap pemerintah provinsi juga menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami berharap langkah seperti ini tidak berhenti di Tidore saja. Kabupaten dan kota lain juga harus menjadikan hilirisasi pertanian sebagai identitas dan kekuatan daerah, bukan hanya fokus pada hilirisasi sektor pertambangan,” tutup Dandi.
(Jain)
