Sofifi-Habarindonesia. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara yang Ke-15 masa persidangan Ke-II tahun sidang 2024/2025 berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025. Bertempat di Ruang Sidang Utama Aula DPRD Provinsi Maluku Utara, rapat ini menjadi forum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2024 oleh Pj. Gubernur Maluku Utara, Samsudin A. Kadir.
Laporan tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam laporannya, Pj. Gubernur memaparkan berbagai capaian penting yang telah diraih selama tahun anggaran 2024, termasuk perkembangan indikator makro ekonomi dan sosial di provinsi tersebut.
Pj. Gubernur Samsudin A. Kadir memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara mengalami peningkatan yang signifikan, dari 70,98 pada 2023 menjadi 71,85 pada 2024, dengan kenaikan sebesar 0,87 poin.
Sementara itu, tingkat kemiskinan juga berhasil menurun dari 6,46 persen menjadi 6,03 persen, berkurang 0,33 poin. Pencapaian lain yang turut disorot adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 20,49 persen menjadi 27,27 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,31 persen menjadi 4,03 persen.
Selain itu, Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa Pendapatan Per Kapita pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp36,27 juta per tahun, dengan proyeksi pendapatan pada 2024 diperkirakan mencapai Rp40,6 juta. Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Indeks Gini, juga menunjukkan perbaikan dengan angka yang menurun dari 0,300 menjadi 0,298.
“Jika dibandingkan dengan target 2024, capaian ini menunjukkan tren positif. Lima dari enam indikator makro telah melampaui target, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam aspek ketimpangan dan optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Pj. Gubernur.
Dalam hal realisasi keuangan daerah, Pj. Gubernur mencatat bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp4,233 triliun tercatat terealisasi sebesar Rp3,919 triliun atau 92,58 persen.
Pendapatan asli daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan pencapaian 122,23 persen, sementara pendapatan transfer (DAU, DAK, DBH) terealisasi sebesar 84,68 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan lain-lain juga mencapai 104,03 persen dari target yang ditentukan.
Di sisi lain, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,904 triliun atau 91,59 persen dari anggaran yang ditetapkan. Pj. Gubernur menambahkan bahwa pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga menunjukkan hasil yang cukup baik, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
“Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah menunjukkan efektivitas yang baik. Meskipun masih perlu strategi lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas belanja dan optimalisasi pendapatan, kami tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki hal ini,” jelas Pj. Gubernur.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis ekonomi daerah.
“Kesenjangan antarwilayah serta peningkatan kinerja sektor pertanian dan perikanan masih menjadi perhatian utama kami. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah,” kata Pj. Gubernur.
Selain itu, DPRD Provinsi Maluku Utara sebelumnya telah memberikan beberapa rekomendasi atas laporan LKPJ 2023, antara lain untuk menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dan memperkuat sektor pertanian dan perikanan.
Pj. Gubernur menegaskan bahwa sebagian besar rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, meskipun ada beberapa isu strategis yang masih membutuhkan upaya lebih lanjut.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjawab tantangan pembangunan yang ada. Kami berharap dapat terus bersinergi dengan DPRD untuk kemajuan Maluku Utara,” ujarnya.
Di penghujung rapat, Pj. Gubernur memberikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dalam mengawal pembangunan daerah. Ia berharap hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dapat terus memberikan solusi dan rekomendasi konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku Utara, Hj. Husni Bopeng, juga memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Samsudin A. Kadir atas kinerja selama hampir kurang lebih satu tahun menjabat. Menurutnya, berbagai perubahan dan kemajuan pembangunan telah tercapai serta mengoptimalkan, baik dalam hal infrastruktur maupun non-infrastruktur.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur selama hampir kurang lebih satu tahun menjabat. Banyak perubahan dan kemajuan yang telah tercapai di Provinsi Maluku Utara serta mengoptimalkan, baik dari sisi infrastruktur maupun sektor lainnya,” Ucap Hj. Husni Bopeng.
Husni Bopeng juga menambahkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2024 oleh Pj. Gubernur Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, ini juga Memberikan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, dan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dalam mengawal pembangunan daerah.
(Gus)
