TERNATE – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Itjen Perbendaharaan, Kepala Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para bupati dan wali kota, serta pimpinan OPD dan anggota TPID/TP2DD se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan kolaborasi yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di Maluku Utara.
Ia mengungkapkan, inflasi daerah yang sempat menyentuh angka 5 persen pada Maret 2026 menjelang Ramadan, kini berhasil ditekan secara signifikan.
“Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) kita berada di angka 2,03 persen dan year to tame (y-on-t) di angka 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional. Ini adalah hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Meski demikian, Ia menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah.
Saat ini kata Sherly, sekitar 80 persen kebutuhan beras masih dipasok dari luar, sementara komoditas ayam potong dan telur juga belum diproduksi secara mandiri.
Sebagai solusi jangka panjang, Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor untuk pengembangan lahan peternakan seluas 5 hingga 10 hektare.
Lanjutnya, Program tersebut ditargetkan mampu menghadirkan peternakan ayam petelur mandiri pada 2026 guna menekan harga telur yang saat ini lebih mahal hingga 50 persen dibandingkan wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, Sherly juga memberikan perhatian khusus terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi “Minyakita”.
Menurutnya, distribusi di tiga wilayah utama, yakni Ternate, Tidore, dan Sofifi, telah mampu menjaga harga eceran tertinggi (HET) di angka Rp15.700.
Namun demikian lanjut Sherly, Pemprov Malut akan mengevaluasi sekaligus memperluas distribusi ke delapan kabupaten lainnya, khususnya wilayah Halmahera, agar tidak ada lagi pedagang pasar tradisional yang menjual Minyakita di atas harga ketentuan pemerintah.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita yang seharusnya 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia 100 ribu liter di gudang,” katanya.
Lanjutnya, Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai, dan tomat.
Ia mengatakan, Pemprov juga telah menganggarkan 100 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Di sektor pertanian kata Sherly, melalui dukungan Kementerian Pertanian, Maluku Utara mendapatkan kuota cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare serta aktivasi kembali 4.600 hektare sawah di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sementara di sektor logistik, Bulog RI disebut telah mengalokasikan anggaran pembangunan enam titik gudang baru di Maluku Utara guna memperkuat cadangan dan distribusi logistik pangan daerah.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Ia menyampaikan, Pemprov Maluku Utara juga terus mendorong percepatan digitalisasi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerja sama dengan Bank Himbara dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Saat ini kata Sherly, sekitar 700 nelayan di Maluku Utara sedang dalam proses pengajuan KUR untuk memperkuat modal usaha mereka.
Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly menginstruksikan seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota agar segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayah masing-masing.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Iduladha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” tutupnya.
(Gus)
