Teror OTK Mencekam Halmahera, Willy Aditya Janji Usut Tuntas Lewat RDP DPR RI

- Wartawan

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE — HabarIndonesia.id – Komitmen kuat ditunjukkan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, untuk mengungkap rangkaian kasus kekerasan misterius yang terjadi di wilayah pedalaman Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Langkah ini diambil menyusul laporan resmi yang disampaikan oleh DPD NasDem Halmahera Tengah dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPW NasDem Maluku Utara pada Jumat (24/4/2026).

Laporan tersebut mengungkap kondisi keamanan yang dinilai semakin mencekam akibat teror berulang oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Ketua DPD NasDem Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, membeberkan bahwa serangkaian pembunuhan telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir tanpa kejelasan hukum.

Ia menilai negara belum hadir secara maksimal dalam menjamin keselamatan warga, khususnya mereka yang beraktivitas di kebun dan kawasan hutan.

“Kami menyaksikan pola kekerasan yang terus berulang tanpa ada kejelasan hukum. Negara harus hadir menjamin rasa aman masyarakat,” tegas Munadi.

Menanggapi hal tersebut, Willy memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan membawa persoalan ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi pada masa sidang mendatang.

Ia berencana memanggil aparat penegak hukum serta Komnas HAM guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Selain itu kata dia, DPR juga akan mengundang pemerintah daerah serta keluarga korban untuk memberikan keterangan langsung, sebagai bagian dari upaya memetakan akar persoalan apakah berkaitan dengan kriminalitas murni atau konflik agraria.

“DPR RI memiliki kewajiban moral untuk memastikan tidak ada wilayah di Indonesia yang menjadi zona tak bertuan bagi hukum,” ujar Willy.

Munadi mengharapkan, langkah ini menjadi titik balik dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Maluku Utara, sekaligus memutus rantai impunitas yang selama ini membayangi masyarakat di wilayah pedalaman Halmahera.

(Ala)

Berita Terkait

Hasby Yusuf Minta TKD Jangan Dipangkas, DBH Jangan di Tahan, itu Hak Daerah
Nelayan Fitu Keluhkan Cuaca Ekstrem dan Sulitnya BBM Subsidi Saat Reses Ghifari Bopeng
Rudini Madjid Optimistis Menangkan Konfercab V GP Ansor Kota Ternate
Bawa Aspirasi Pendidikan dan Kesehatan, DPRD Ternate Temui Komite III DPD RI
Hasby Yusuf Salurkan Bantuan Al-Qur’an, Iqra dan Sarung untuk Warga Desa Goro-Goro
DPRD Halsel Bongkar Polemik Kusu Island Resort, Pengelola Bakal Dipanggil
Zulkifli Hasan Lantik Pengurus PAN Maluku Utara, Kasman Instruksikan Kader Kerja Politik Ekstra
KPU Halsel dan Pemda Teken NPHD Non-Tahapan Pemilihan 2026 Senilai Rp264,488 Juta

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru