JAKARTA – HabarIndonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/08/25), menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pelaku tambang ilegal yang merugikan negara.
Tak tanggung-tanggung, Prabowo menyebut ada lebih dari seribu titik tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Ketegasan Presiden Prabowo ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) Jabodetabek-Banten, Riswan Sanun. Menurutnya, langkah Presiden sangat tepat demi menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dan memberi efek jera kepada para pelaku usaha yang nakal.
“Saya mendukung penuh sikap Presiden Prabowo. Ini adalah momentum penting untuk membersihkan sektor pertambangan dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Riswan dalam keterangan tertulis yang diterima HabarIndonesia, Sabtu (16/08/25).
Riswan juga meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut dengan langkah konkret di lapangan.
Sebagai putra daerah Maluku Utara, Riswan menyoroti langsung kondisi pertambangan di wilayahnya yang menurutnya sudah sangat meresahkan. Ia mendesak Satgas Minerba dan Polda Maluku Utara segera melakukan investigasi terhadap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di sana.
“Banyak perusahaan di Maluku Utara yang belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi. Ini jelas pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Riswan.
Ia menuding bahwa ada perusahaan yang bersikap ugal-ugalan dan hanya ingin mengeruk kekayaan alam tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial maupun dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
FORMAPAS MALUT, lanjut Riswan, akan terus mengawal seluruh aktivitas pertambangan di Maluku Utara dan siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam pengawasan dan penindakan tambang ilegal.
“Presiden Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Tidak ada tempat bagi pelaku tambang ilegal dan oknum aparat yang membekingi mereka. Ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak,” ujar Riswan.
Riswan menegaskan, seluruh elemen pemerintah dan penegak hukum, terutama di daerah, harus benar-benar menjalankan tugasnya untuk kepentingan bangsa dan negara. “Sudah saatnya negara hadir secara tegas, bukan menjadi tameng bagi perusak lingkungan,” pungkasnya.
(Opal/Jain)
