TERNATE, HabarIndonesia.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Jasa Konstruksi.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi, Profesionalisme, dan Daya Saing Tenaga Kerja Konstruksi Menuju Konstruksi Indonesia Maju”, sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi.
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti pelatihan dan berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi semata, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga ahli yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang telah berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi ini. Ini merupakan langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dan profesional,” ujar Sarbin.
Menurutnya, aparatur teknis di lingkungan Dinas PUPR memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Karena itu, lanjut dia, kualitas perencanaan harus didukung oleh tenaga ahli yang memahami kondisi lapangan dan mampu menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
Sarbin menegaskan bahwa kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Lebih jauh kata dia, sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa seorang tenaga ahli bekerja berdasarkan standar kompetensi, regulasi, dan profesionalisme yang berlaku.
“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar atau lulusan perguruan tinggi. Namun, kompetensi harus dibuktikan melalui sertifikasi agar keahlian yang dimiliki benar-benar diakui dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi bukan sekadar selembar dokumen administratif, melainkan bentuk pengakuan terhadap kemampuan profesional seseorang.
Namun demikian, kompetensi harus dibarengi dengan integritas, kejujuran, serta karakter yang baik dalam menjalankan tugas.
“Kita juga harus membangun karakter dan integritas. Tidak cukup hanya memiliki keahlian jika masih ada perilaku yang menyimpang. Nilai kejujuran, agama, budaya, dan kebangsaan harus menjadi fondasi dalam bekerja sehingga cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat tercapai,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan pembangunan.
Ia mengingatkan agar setiap proyek infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehingga tidak lagi ditemukan gedung, jalan, maupun jembatan yang telah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, tenaga ahli konstruksi harus mampu memberikan rekomendasi teknis yang tepat, mulai dari perencanaan penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, hingga penentuan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Sarbin turut meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat, karena tujuan utama pembangunan adalah memenuhi kebutuhan publik.
“Kita harus mampu menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Jangan sampai ada infrastruktur yang dibangun tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran tenaga ahli yang kompeten sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sarbin berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi dengan sungguh-sungguh sehingga mampu meningkatkan kualitas keahlian, profesionalisme, serta memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
“Semoga melalui pelatihan ini lahir tenaga ahli konstruksi yang benar-benar profesional, mampu memberikan rekomendasi yang tepat, menyusun perencanaan berkualitas, serta menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Maluku Utara,” pungkasnya.
(Gus)
