HALSEL – HabarIndonesia. Aroma kelalaian dan buruknya manajemen di tubuh Dinas Pendidikan Halmahera Selatan mulai tercium tajam. Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, dari semua paket proyek pembangunan pendidikan yang telah dirancang, hanya satu yang berhasil ditenderkan.
Kondisi ini menyulut kekhawatiran serius terkait masa depan sarana pendidikan yang sangat dinanti oleh masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Halsel, Fadila Mahmud, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan persoalan biasa, tetapi cermin dari lemahnya perencanaan dan ketidaksiapan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugasnya.
“Sudah masuk semester kedua, seharusnya semua dokumen perencanaan rampung. Ini jelas kelalaian,” ujarnya tegas kepada HabarIndonesia.id, Sabtu (5/7/2025).
Berdasarkan hasil investigasi tim redaksi, seluruh kontrak jasa konsultansi untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Bill of Quantity (BOQ) sudah diteken sejak April hingga Mei 2025.
Artinya, secara logika teknis, dokumen tersebut seharusnya sudah tersedia dan proses lelang bisa berjalan. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
Fakta mengejutkan, hanya proyek pembangunan ruang kelas di SD Negeri 115 Halsel yang sudah ditenderkan. Sembilan proyek lainnya yang sempat diajukan, kini mandek tanpa kejelasan karena dokumen perencanaan belum selesai. Sementara sisa paket yang lain bahkan belum menyentuh tahap pengusulan lelang.
Dugaan kuat menyebutkan ada kendala teknis internal yang cukup serius. Salah satunya adalah dominasi seorang oknum yang mengendalikan seluruh proses dari para konsultan perencana. Akibatnya, pembagian kerja menjadi tidak efisien dan pengerjaan dokumen molor dari tenggat waktu yang ditetapkan.
“Kita menemukan hanya satu orang yang memonopoli urusan teknis perencanaan. Ini sangat tidak sehat. Di sisi lain, jumlah tenaga ahli penyusun DED dan BOQ sangat minim,” bebernya Fadila . Proses review dan pengesahan teknis pun disebut sangat lamban, memperparah keterlambatan lelang.
Fadila tak tinggal diam. Ia mendesak agar Dinas Pendidikan segera memperbaiki kinerjanya. Menurutnya, ini bukan hanya soal administrasi semata, tetapi menyangkut nasib generasi muda di Halsel.
“Jika ini tidak dituntaskan segera, maka pembangunan ruang kelas, alat bantu pembelajaran, dan digitalisasi sekolah bisa gagal total,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia pun mengingatkan bahwa keterlambatan ini bisa berujung pada sanksi politik dari DPRD. “Kalau perlu, kami dorong audit kinerja dan pertanggungjawaban secara menyeluruh. Jangan main-main dengan anggaran pendidikan,” tegas Fadila, memperingatkan.
Ia juga mengigatkan, Situasi ini menjadi sinyal merah bagi Pemkab Halsel. Ketidaksiapan Dinas Pendidikan bukan saja mencederai perencanaan pembangunan, tapi juga berpotensi menciptakan kegagalan realisasi anggaran tahun berjalan.
(Pandi)
