TERNATE, HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Guna meredam laju kenaikan “barito” (bawang, rica, tomat), Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menghadiri Forum Pedagang Peduli Inflasi Maluku Utara yang digelar di Aula Maitar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (29/10/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai respons konkret atas tingginya angka inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Maluku Utara yang tercatat berada pada angka 5,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 144,69.
Tingginya harga komoditas barito, terutama cabai (rica), menjadi salah satu pemicu utama yang mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Wagub Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dinas Pertanian, serta Dinas Pangan yang telah mengambil langkah taktis di lapangan.
Salah satu terobosan nyata yang menjadi percontohan adalah inisiatif Dinas Pertanian Halmahera Utara yang berhasil mendatangkan distribusi rica langsung dari Kabupaten Sleman dan Kota Malang.
“Kami menyambut baik langkah-langkah ini. Kami berharap asosiasi pedagang barito tidak merasa dilangkahi oleh pemerintah. Ini murni bentuk kehadiran pemerintah untuk menekan tingginya inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun melalui operasi pasar, sehingga masyarakat kita dapat terbantu,” ujar Wagub Sarbin.
Di hadapan para distributor dan pedagang, Wagub Sarbin menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan setara antara pemerintah, Bank Indonesia, pemasok, hingga pedagang eceran.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab bersama di sepanjang rantai pasok.
Wagub juga memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berniat memangkas kesempatan para pedagang untuk meraih keuntungan yang wajar demi keberlangsungan ekonomi daerah. Namun, keuntungan tersebut harus beriringan dengan komitmen sosial.
“Keuntungan yang wajar perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Kita harus membangun praktik perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan, tanpa penimbunan, tanpa spekulasi yang merugikan masyarakat, serta tanpa tindakan yang memperburuk kelangkaan barang kebutuhan pokok,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dan seluruh elemen pelaku usaha demi memastikan ketersediaan pasokan dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Semoga Forum Pedagang Peduli Inflasi Maluku Utara ini menghasilkan gagasan, komitmen, dan langkah nyata yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah kita,” tutup Wagub.
Agenda penting ini turut dihadiri secara langsung oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Malut, Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Malut, Kepala Dinas Pangan Malut, jajaran Kepala Dinas Perdagangan serta Dinas Pangan tingkat kabupaten/kota, para pengusaha, pemasok, serta perwakilan pedagang barito.
(Gus).
