TERNATE, HabarIndonesia.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) untuk mengantisipasi ancaman bencana banjir di wilayah Maluku Utara.
Penyusunan dokumen tersebut menjadi langkah kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi cuaca dari periode kemarau dan kekeringan menuju musim hujan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Berdasarkan catatan historis kebencanaan selama lima tahun terakhir, banjir menjadi salah satu bencana yang paling dominan terjadi di Maluku Utara. Kamis, (29/10/26).
Karena itu, penyusunan Renkon menggunakan pendekatan single hazard, yakni perencanaan yang secara khusus berfokus pada satu jenis ancaman bencana.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena setiap jenis bencana memiliki karakteristik penanganan, kebutuhan personel, peralatan, dan logistik yang berbeda.
Melalui dokumen ini, BPBD bersama pihak terkait memetakan sumber daya yang benar-benar tersedia dan siap digunakan di lapangan, mulai dari personel, peralatan, hingga logistik penanganan darurat.
Dengan demikian, data kesiapsiagaan yang dihimpun tidak hanya mengacu pada daftar inventaris, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kesiapan riil sumber daya.
Berdasarkan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara mulai memasuki musim hujan, meskipun intensitas hujan masih tergolong ringan.
Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada akhir Desember 2026 hingga awal Januari 2027.
Catatan BPBD menunjukkan sejumlah wilayah yang secara historis kerap terdampak banjir, antara lain Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Utara.
Pada awal Januari 2026, banjir besar melanda Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, serta sejumlah wilayah di Halmahera Utara. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur.
Setelah menghadapi bencana banjir, wilayah Maluku Utara juga mengalami periode kemarau, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kini, pemerintah daerah kembali memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir.
Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dalam pembagian peran dan koordinasi yang disepakati, Basarnas ditunjuk sebagai koordinator bidang pencarian, evakuasi, dan penyelamatan atau search and rescue (SAR).
Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas, mempercepat mobilisasi sumber daya, serta meningkatkan efektivitas penanganan apabila terjadi banjir.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Maluku Utara, Hasan Ahmad, menegaskan pentingnya akurasi data kesiapsiagaan di tingkat daerah.
Menurutnya, pemetaan sumber daya yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif.
Hasan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah serta mendukung pendanaan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga transisi darurat.
“Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat,” Ujar Hasan.
Selain itu, Analisis Kebencanaan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Gita Octaviana Tamba, mengatakan bahwa pendampingan penyusunan dokumen kesiapsiagaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik ancaman bencana masing-masing wilayah.
“Pada 2023, BNPB sebelumnya telah mendampingi penyusunan dokumen rencana kontingensi untuk ancaman gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Pulau Morotai,” Ucap Gita.
Ia berharap, ke depan semakin banyak kabupaten dan kota di Maluku Utara yang memiliki dokumen kesiapsiagaan yang matang dan dapat dijadikan pedoman dalam penanganan bencana.
“Penyusunan dokumen tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis dalam mengantisipasi serta menangani kondisi darurat,” Katanya.
Sebagai langkah antisipasi, kata Hasan, BPBD Maluku Utara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Masyarakat juga diminta memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Informasi tersebut secara berkala diteruskan BPBD kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai bahan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Dengan penyusunan Rencana Kontingensi Banjir dan penguatan koordinasi lintas sektor, BPBD Maluku Utara bersama BNPB berharap kesiapan personel, peralatan, dan logistik semakin optimal sehingga risiko serta dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” Tutupnya.
(Agis).
