SOFIFI, HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, turun langsung meninjau kondisi ruas jalan penghubung Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dengan Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (27/7/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur pada jalur strategis yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan berat.
Dalam kunjungan itu, Gubernur Sherly didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, serta Inspektur Maluku Utara, Agus Riyanto.
Rombongan menempuh ruas Payahe–Dahepodo hingga Saketa–Dahepodo sepanjang sekitar 100 kilometer dan menemukan sejumlah titik kerusakan, mulai dari jalan berlubang, tanjakan terjal, hingga ruas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Kondisi paling memprihatinkan berada di kawasan Gunung Mangga. Selain mengalami kerusakan berat, kontur jalan yang curam menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan, sehingga menghambat akses menuju sejumlah desa di wilayah tersebut.
Peninjauan dilakukan usai Gubernur memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Gubernur Maluku Utara. Sekitar pukul 10.05 WIT, rombongan bertolak menuju lokasi dengan agenda pertama meninjau pembangunan Jembatan Ake Bastiong di ruas Payahe–Dahepodo.
Jembatan senilai Rp5,3 miliar yang dikerjakan CV Hendana Karyatama itu diawali dengan pembangunan jembatan darurat agar aktivitas masyarakat tetap berjalan selama proses konstruksi.
Selanjutnya, Gubernur juga meninjau kesiapan pembangunan Jembatan Yef yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar.
Di sela-sela kunjungan, Sherly mengaku prihatin melihat kondisi ruas jalan yang masih jauh dari kata layak.
Menurutnya, dari total sekitar 100 kilometer ruas jalan yang ditinjau, sekitar 50 kilometer mengalami kerusakan berat.
Ia merinci, kerusakan tersebut meliputi sekitar 30 kilometer di ruas Payahe–Dahepodo dan sekitar 20 kilometer di ruas Saketa–Dahepodo.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sherly, telah menyiapkan skema penanganan secara bertahap agar seluruh ruas prioritas dapat dituntaskan.
Untuk ruas Payahe–Dahepodo, sepanjang 10 kilometer ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026, sedangkan sisa 20 kilometer akan diselesaikan pada 2027 melalui pelapisan aspal penetrasi (lapen).
Sementara itu, di ruas Saketa–Dahepodo, sepanjang delapan kilometer akan ditangani tahun ini dan sisanya sekitar 12 kilometer ditargetkan rampung pada tahun depan.
“Kalau sesuai rencana, sampai 2027 kita tuntaskan sekitar 50 kilometer jalan rusak di ruas ini,” ujar Sherly.
Selain perbaikan jalan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memprioritaskan pembangunan jembatan yang menjadi titik kritis konektivitas masyarakat.
Dari tujuh jembatan yang direncanakan, satu jembatan, yakni Jembatan Kali Lamaito, telah selesai dibangun pada 2025, sementara enam jembatan lainnya ditargetkan rampung sepanjang 2026.
Dengan selesainya seluruh pembangunan tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat di wilayah Oba dan Oba Selatan menjadi lebih aman, lancar, dan tidak lagi bergantung pada jembatan darurat.
Dalam kesempatan itu, Sherly juga menyoroti keberadaan sejumlah ruas jalan yang hingga kini masih berupa lapisan pondasi agregat (LPA) dan belum pernah diaspal.
Menurutnya, ruas tersebut merupakan sisa pekerjaan proyek lama yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), namun penyelesaiannya sempat terhenti.
Ia menjelaskan, setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai, Pemerintah Provinsi kini memiliki ruang untuk melanjutkan penyelesaian proyek tersebut.
Selain itu, tanjakan ekstrem di kawasan Gunung Mangga juga akan ditata ulang dengan elevasi yang lebih landai demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Saat berada di Desa Wama, salah satu warga berdialog dengan Gubernur maluku utara pada saat kunjungan tersebut.
Ia menyampaikan pesan masyarakar terkait aspirasi mereka terhadap respon ibu gubernur atas pembangunan jembatan baru yang kini telah mulai dimanfaatkan.
Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang pohon kelapa.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan menuju desa, khususnya di kawasan Gunung Mangga yang masih mengalami kerusakan cukup parah.
“Terima kasih Ibu Gubernur. Jembatan ini sudah bagus dan bisa dilewati. Tinggal jalannya saja, terutama di Gunung Mangga, semoga segera diselesaikan,” ujar salah seorang warga Desa Wama.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun tahapan penyelesaian jalan dan jembatan secara bertahap sesuai skala prioritas.
“Prinsipnya kami sudah membuat skema penyelesaian jalan dan jembatan, termasuk ruas Payahe–Dahepodo dan Saketa–Dahepodo. Targetnya seluruh penanganan prioritas selesai pada 2027,” kata Risman.
Lanjutnya, peninjauan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas.
Gubernur Sherly juga menyampaikan, bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara, jalan dan jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. (*)
