DPRD Haltim Bawa Suara Rakyat ke Pemda, Soroti Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

- Wartawan

Senin, 2 Februari 2026 - 15:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALTIM – HabarIndonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan laporan hasil kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 kepada Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Halmahera Timur, Senin 2 Februari 2026.

Sesuai informasi yang di himpun oleh media HabarIndonesia.id, selama rapat paripurna. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Latif Mole bersama Wakil Ketua II Djon Ngoraici, dan diikuti oleh 13 anggota DPRD. Sidang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, serta jajaran pemerintah daerah.

Penyampaian laporan hasil reses ini merupakan rangkuman aspirasi dan masukan masyarakat yang dihimpun langsung oleh para anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

Anggota DPRD Daerah Pemilihan I, Kriston Batawi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Aspirasi yang diserap mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi kerakyatan, hingga pelayanan publik.

“Kegiatan reses merupakan agenda yang dilaksanakan anggota DPRD di luar masa sidang sebagai bentuk kewajiban konstitusional untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung,” Ujarnya.

Menurutnya, dalam perspektif demokrasi partisipatif, reses menjadi sarana implementasi asas kedaulatan rakyat karena masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan dan proses pembangunan daerah.

Kriston menuturkan, reses juga memiliki landasan yang kuat dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, khususnya pada aspek partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang berbasis data lapangan.

Menurutnya, Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan model pembangunan bottom-up yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ia menambahkan, kegiatan reses menjadi sarana penting untuk memperoleh data primer melalui dialog langsung, observasi lapangan, serta wawancara terbuka dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat.

Dari hasil tersebut kata dia, laporan reses merangkum berbagai usulan masyarakat yang meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial keagamaan.

Berdasarkan hasil reses tersebut lanjut dia, seluruh anggota DPRD Dapil I merekomendasikan sejumlah program prioritas kepada Pemerintah Daerah Halmahera Timur.

Rekomendasi tersebut mencakup pembangunan Jalan Usaha Tani serta sistem drainase guna mengurangi risiko banjir dan mendukung distribusi hasil pertanian, pemberian bantuan hibah untuk penyelesaian pembangunan masjid di Desa Waci dan Desa Maba Sangaji, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan tenaga pendidik dan tenaga medis, termasuk pengadaan ambulans desa bagi wilayah yang jauh dari RSUD.

Selain itu kata dia, DPRD juga mendorong kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan telekomunikasi untuk pembangunan menara jaringan di sejumlah desa guna mendukung digitalisasi dan pelayanan publik.

Ia juga menyampaikan, rekomendasi lainnya menyangkut penuntasan pembebasan lahan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga agar pembangunan fisik tidak terkendala persoalan hukum.

Lebih jauh kata dia, DPRD juga mengusulkan pembentukan tim lintas sektoral untuk menyelesaikan administrasi desa definitif serta sertifikasi lahan warga di wilayah transmigrasi.

Tidak hanya itu lanjut dia, laporan reses turut menyoroti pentingnya penegasan batas wilayah antar desa, khususnya antara Desa Sosolat dan Miaf, serta tindak lanjut atas usulan pemekaran desa di Desa Sosolat dan Desa Geltoli.

DPRD Kabupaten Halmahera Timur berharap seluruh rekomendasi hasil reses tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga arah pembangunan daerah ke depan semakin tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

(M.Dzarik)

Berita Terkait

Wamenaker Afriansyah Noor Tutup Pelatihan Produktivitas di Ternate, 416 Peserta Lulus Vokasi
Tata Kelola Mineral dan Ketahanan Energi Malut Dikaji, BPK RI Minta Data OPD Dipenuhi
Usai OMC Berakhir, Gubernur Sherly Tegaskan Pemprov Malut Tetap Waspadai Karhutla
Harhubnas 2026, Sarbin Sehe, Transportasi Harus Hadir untuk Rakyat dan Gerakkan Ekonomi
PAD Tumbuh Positif, Sarbin Sehe Minta Optimalisasi Pajak dan Kinerja UPT di Malut
Wagub Sarbin Sehe Sampaikan Ranperda APBD-P 2026, Pendapatan Malut Naik Jadi Rp3,318 Triliun
Perkim Haltim dan Unhas Reviu RP3KP, Fokus Perkuat Data dan Arah Pembangunan
Pimpin Apel ASN, Sarbin Sehe Tekankan Disiplin, Pencegahan Karhutla hingga Kemandirian Fiskal

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru