Membuka jalannya Rapat Paripurna, Husni Bopeng menjelaskan bahwa APBD merupakan anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
“Perubahan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019,” ujarnya.
“Atas dasar kedua regulasi tersebutlah terselenggara sidang pada siang hari ini,” kata Husni melanjutkan.
Saat membacakan Nota Penjelasan Kepala Daerah, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pada Ranperda Perubahan tentang APBD TA 2026 akan digambarkan struktur rancangan APBD yang meliputi Pendapatan (terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer) serta Belanja Daerah.
Sehubungan dengan dinamika kondisi lingkungan strategis dan asumsi penyusunan APBD-P tahun 2026 melalui beberapa penyempurnaan kegiatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pendapatan daerah pada APBD 2026 naik 18,66% menjadi Rp3,318 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah naik 39,02%, dari Rp1,165 triliun menjadi Rp1,620 triliun;
2. Pendapatan Transfer naik 4,11%, dari Rp1,630 triliun menjadi Rp1,697 triliun;
3. Lain-lain Pendapatan Sah naik 30,52%, dari Rp212 juta menjadi Rp277 juta.
Sementara itu, komponen Belanja Daerah dalam APBD-P TA 2026 bertambah 29,80% menjadi Rp3,659 triliun.
Sebelum menutup pidato resminya, Wagub mengungkapkan bahwa penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan keuangan daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Melalui Perubahan APBD, pemerintah daerah berupaya memastikan pengelolaan anggaran tetap terarah, efektif, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Maluku Utara.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD, saya optimistis program prioritas ini akan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wagub.
(Gus)
