HALSEL – HabarIndonesia.id – Narasi tentang industri nikel di Kawasi, Pulau Obi, belakangan menguat. Sejumlah laporan bahkan menyebut hilirisasi sebagai “petaka”, dengan tuduhan kerusakan lingkungan hingga tekanan sosial terhadap masyarakat.
Di tengah kritik tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana keberlanjutan dijalankan dalam industri ekstraktif yang didorong untuk mendukung transisi energi, tetapi tetap menghadapi risiko ekologis dan sosial?.
Pertanyaan itu juga yang disoroti akademisi School of Environmental Studies, University of Victoria, Jeremy L. Caradonna. Ia melihat keberlanjutan bukan sebagai kondisi yang selesai dalam satu tahap, melainkan proses yang terus berkembang dalam menghadapi keterbatasan lingkungan, sosial, dan kebutuhan pembangunan.
Dalam konteks Pulau Obi, perdebatan mengenai hilirisasi nikel pun tidak lagi hanya soal ada atau tidaknya risiko, tetapi juga bagaimana risiko tersebut dikelola, diawasi, dan dievaluasi.
Akademisi lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan standar.
AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) telah tersedia secara komprehensif. Persoalannya, menurut dia, terletak pada implementasi.
“Penilaian terhadap industri tidak bisa berhenti pada narasi dampak. Harus dilihat bagaimana sistem pengelolaan lingkungan dijalankan secara konkret,” ujarnya.
Menurut Tri Edhi, industri ekstraktif memang selalu memiliki konsekuensi lingkungan yang perlu dikelola secara serius, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi dan bentang alam kompleks seperti Pulau Obi.
Karena itu lanjutnya, ukuran utama keberlanjutan bukan sekadar ada atau tidaknya risiko, melainkan bagaimana risiko tersebut dikenali, dikendalikan, dipantau, dan diperbaiki secara berkelanjutan.
Ia menilai praktik di Pulau Obi memberikan gambaran yang lebih utuh. Pengelolaan lingkungan dibangun sebagai bagian dari sistem operasional yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan pengendalian air limpasan sebagai salah satu fokus utama. Melalui pembangunan check dam, drainase, dan kolam penampungan, aliran air hujan dikelola untuk mencegah sedimentasi sekaligus menjaga kualitas lingkungan di sekitar area operasional.
Menurutnua, pendekatan ini dinilai penting mengingat Pulau Obi berada di kawasan dengan intensitas hujan tinggi, sehingga pengendalian air menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas area tambang dan fasilitas pengolahan.
Ia juga mengatakan, dalam aspek pengelolaan limbah, inovasi juga mulai terlihat. Slag nikel hasil proses pirometalurgi dimanfaatkan sebagai campuran media tanam untuk reklamasi dan telah mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari sekadar pengelolaan limbah menuju pemanfaatan kembali yang bernilai tambah,” ujarnya.
Pengelolaan Tailing di Wilayah Tropis
Sebelum beroperasi kata dia, Harita Nickel melakukan kajian pengelolaan tailing dengan mempertimbangkan aspek teknologi, iklim, kontur, dan kondisi geografis Pulau Obi, termasuk rencana penempatan tailing di area bekas tambang.
Tri juga mengatakn, penempatan tailing dilakukan di area bekas tambang melalui teknologi Dry Stack Tailings Facility (DSTF), yaitu metode yang memisahkan air dari material tailing sehingga menghasilkan tailing dengan kadar air lebih rendah.
menurutnya, Air hasil pemisahan kemudian dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pabrik sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi pengambilan air baru dari lingkungan.
Berdasarkan data yang dihimpun, penerapan teknologi DSTF di wilayah tropis seperti Pulau Obi memerlukan pengelolaan yang konsisten, terutama dalam pengendalian air hujan dan menjaga kestabilan fasilitas.
Di Harita Nickel kata dia, tailing kering ditempatkan secara bertahap di area bekas tambang dengan pengawasan geoteknik serta dilengkapi buttress atau tanggul penahan.
Selain itu, pengelolaan limpasan air hujan menjadi bagian penting dalam operasional DSTF, baik dari area fasilitas maupun lingkungan sekitarnya.
Karena itu menurutnua, sistem ini didukung berbagai infrastruktur drainase untuk membantu mengendalikan aliran air dan menjaga stabilitas fasilitas secara bertanggung jawab.
Kajian Akademik dan Pengendalian Risiko
Dalam proses pengelolaan tailing, Harita Nickel juga melibatkan sejumlah institusi akademik seperti ITB, UI, UNDIP, IPB, UGM, dan Unkhair dalam kajian terkait desain, implementasi, hingga pengawasan fasilitas.
Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Iskandar, menilai pendekatan pengelolaan tailing di industri nikel, termasuk di Obi, mulai bergerak ke arah pengendalian risiko yang lebih terstruktur dibanding pendekatan konvensional.
Menurut Irwan, teknologi dry stack tailings dirancang untuk meningkatkan stabilitas timbunan dan mengurangi potensi risiko lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa dalam konteks wilayah tropis seperti Obi, pengendalian air menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan fasilitas dan mengurangi potensi risiko geoteknik.
Karena itu, sistem DSTF dilengkapi infrastruktur pengelolaan air, tanggul penahan (buttress), serta pemantauan kualitas air dan stabilitas fasilitas secara berkala.
“Nah ini ada teknologi fasilitas filter press, dan ini investasi buat perusahaan. Artinya ada CapEx dan OpEx yang menjadi pertimbangan. Tapi untuk pengelolaan lingkungan, ini juga menjadi peluang,” ujar Irwan.
Pendekatan Tailing Kering dan Pemanfaatan Lanjutan
Memurut Irwan, Berdasarkan data yang dihimpun, pendekatan tailing kering dinilai dapat mengurangi risiko terhadap lingkungan laut karena tidak ditempatkan di perairan, serta meningkatkan stabilitas dibanding penyimpanan dalam bentuk lumpur. Metode penempatannya pun beragam, mulai dari landfill hingga backfill di area bekas tambang.
Di Harita Nickel menurutnya, pendekatan backfill dilakukan dengan memanfaatkan kembali lubang bekas tambang untuk penempatan tailing kering melalui fasilitas DSTF. Pendekatan ini dinilai membantu mengurangi kebutuhan lahan baru dan telah memperoleh Surat Layak Operasional (SLO) dari KLHK.
Selain itu, tailing juga mulai dikaji untuk potensi pemanfaatan lebih lanjut, salah satunya sebagai bahan baku industri baja (steel billet) untuk mengurangi timbulan material dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, efektivitas pendekatan ini tetap memerlukan evaluasi dan pengawasan yang konsisten.
Ia menyampaikan, Di tengah perdebatan mengenai hilirisasi nikel yang kerap disebut sebagai “petaka”, Tri Edhi menilai praktik pengelolaan lingkungan perlu dilihat secara lebih utuh, termasuk bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan dijalankan di lapangan.
Lebih lanjut, ia mendorong agar praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang dinilai progresif tidak hanya menjadi inisiatif sukarela (voluntary) perusahaan tertentu, tetapi juga didorong menjadi standar yang lebih luas dalam industri.
“Seharusnya praktik seperti ini diangkat lewat peraturan pemerintah. Jadi ada contoh yang jelas dan ada aturan yang mewajibkan semua pemain industri mengikutinya,” pungkas Edhi. (*) Tailing Kering dan Pemanfaatan Lanjutan
Memurut Irwan, Berdasarkan data yang dihimpun, pendekatan tailing kering dinilai dapat mengurangi risiko terhadap lingkungan laut karena tidak ditempatkan di perairan, serta meningkatkan stabilitas dibanding penyimpanan dalam bentuk lumpur. Metode penempatannya pun beragam, mulai dari landfill hingga backfill di area bekas tambang.
Di Harita Nickel menurutnya, pendekatan backfill dilakukan dengan memanfaatkan kembali lubang bekas tambang untuk penempatan tailing kering melalui fasilitas DSTF. Pendekatan ini dinilai membantu mengurangi kebutuhan lahan baru dan telah memperoleh Surat Layak Operasional (SLO) dari KLHK.
Selain itu, tailing juga mulai dikaji untuk potensi pemanfaatan lebih lanjut, salah satunya sebagai bahan baku industri baja (steel billet) untuk mengurangi timbulan material dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, efektivitas pendekatan ini tetap memerlukan evaluasi dan pengawasan yang konsisten.
Ia menyampaikan, Di tengah perdebatan mengenai hilirisasi nikel yang kerap disebut sebagai “petaka”, Tri Edhi menilai praktik pengelolaan lingkungan perlu dilihat secara lebih utuh, termasuk bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan dijalankan di lapangan.
Lebih lanjut, ia mendorong agar praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang dinilai progresif tidak hanya menjadi inisiatif sukarela (voluntary) perusahaan tertentu, tetapi juga didorong menjadi standar yang lebih luas dalam industri.
“Seharusnya praktik seperti ini diangkat lewat peraturan pemerintah. Jadi ada contoh yang jelas dan ada aturan yang mewajibkan semua pemain industri mengikutinya,” pungkas Edhi. (*)
