LKPJ 2025 Disampaikan, Bupati Ubaid Klaim Ekonomi Haltim Tumbuh Signifikan

- Wartawan

Kamis, 30 April 2026 - 02:33 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALTIM — HabarIndonesia.id – Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Ubaid Yakub menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam sidang paripurna DPRD Halmahera Timur yang digelar di ruang paripurna, Rabu (29/04/2026).

‎Dalam pidatonya, Ubaid memaparkan rincian realisasi pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

‎Untuk pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp1.677.891.814.583,42 dari target Rp1.733.947.139.792,50 atau sebesar 96,77 persen.

‎Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.195.969.268.698,00 terealisasi Rp1.685.762.396.738,00 atau 76,92 persen.

‎Di sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali dianggarkan sebesar Rp457.547.292.605,50 dengan realisasi Rp457.540.189.167,53 atau 99,99 persen.

‎Adapun pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi 100 persen.

‎Ubaid menjelaskan, berdasarkan indikator statistik pembangunan, capaian makro ekonomi Kabupaten Halmahera Timur pada 2025 menunjukkan performa yang cukup baik.

‎Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,35 pada 2024 menjadi 71,11 pada 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

‎Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,37 persen, dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 10,54 persen pada 2025.

‎Pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur pada 2025 juga tercatat meningkat signifikan, yakni sebesar 70,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 3,6 persen.

‎“Seluruh capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 merupakan buah dari dukungan dan kolaborasi DPRD, Forkopimda, serta seluruh komponen masyarakat,” ujar Ubaid.

‎Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

‎Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan publik.

‎Ubaid juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Timur atas dukungan dan masukan yang diberikan selama ini.

‎“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Timur atas dukungan maupun koreksinya, sehingga pelaksanaan tugas eksekutif dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

‎Ia berharap, penyampaian LKPJ ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif, sekaligus menjadi media evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

‎Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD, yang selanjutnya dibahas untuk penyempurnaan pelaksanaan pembangunan ke depan.

‎“Keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini telah dituangkan secara rinci dalam dokumen LKPJ Tahun 2025, yang kami serahkan untuk mendapat pandangan dan masukan DPRD guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.

(Dzarik)

Berita Terkait

Wamenaker Afriansyah Noor Tutup Pelatihan Produktivitas di Ternate, 416 Peserta Lulus Vokasi
Tata Kelola Mineral dan Ketahanan Energi Malut Dikaji, BPK RI Minta Data OPD Dipenuhi
Usai OMC Berakhir, Gubernur Sherly Tegaskan Pemprov Malut Tetap Waspadai Karhutla
Harhubnas 2026, Sarbin Sehe, Transportasi Harus Hadir untuk Rakyat dan Gerakkan Ekonomi
PAD Tumbuh Positif, Sarbin Sehe Minta Optimalisasi Pajak dan Kinerja UPT di Malut
Wagub Sarbin Sehe Sampaikan Ranperda APBD-P 2026, Pendapatan Malut Naik Jadi Rp3,318 Triliun
Perkim Haltim dan Unhas Reviu RP3KP, Fokus Perkuat Data dan Arah Pembangunan
Pimpin Apel ASN, Sarbin Sehe Tekankan Disiplin, Pencegahan Karhutla hingga Kemandirian Fiskal

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 12:14 WIT

Permenhut 8/2026 Disosialisasikan di Ternate, RKTN Jadi Arah Perencanaan Kehutanan Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 21:40 WIT

Wamen Ossy, Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Senin, 14 September 2026 - 16:36 WIT

Koperasi TKBM Ternate Tegaskan Legalitas Lahan Akehuda, Sengketa Masuk Tahap Penyidikan

Senin, 14 September 2026 - 00:37 WIT

Masyarakat Manfaatkan Waktu Akhir Pekan untuk Mengurus Keperluan Pertanahan dengan PELATARAN

Senin, 14 September 2026 - 00:18 WIT

15 Tahun Mengabdi di NHM, Septian Sam Tuntut Pesangon Rp1,8 Miliar Kini Mala Ditahan

Minggu, 13 September 2026 - 10:38 WIT

Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

Minggu, 13 September 2026 - 10:12 WIT

Empat Bidang Tanah Diukur BPN di Akehuda Dikawal Polisi, Warga Minta Dokumen Diperiksa Terbuka

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WIT

Kejari Halbar Diminta Kawal Proyek Revitalisasi Sekolah agar Sesuai Mekanisme Swakelola

Berita Terbaru