HALSEL, HabarIndonesia.id – Persoalan infrastruktur masih membayangi kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sejumlah pekerjaan yang belum tuntas mencakup akses jalan Gunung Mamae di Kecamatan Gane Timur, penanganan banjir, jaringan irigasi, jalan produksi, hingga persoalan lahan usaha II yang masuk kawasan hutan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Halmahera Selatan, Daud Djubedi, mengatakan berbagai persoalan tersebut masih harus diselesaikan secara bertahap. Salah satu yang menjadi perhatian ialah jalan poros di kawasan Gunung Mamae.
“Jalan poros, khususnya di Gunung Mamae, sampai saat ini belum tuntas. Kita berharap melalui Inpres tahun ini, sekitar lima kilometer jalan itu bisa diselesaikan,” ujar Daud.
Menurut Daud, akses jalan tersebut vital bagi masyarakat karena menjadi jalur utama untuk mengangkut hasil komoditas dari kawasan transmigrasi.
Selain jalan, banjir menjadi persoalan yang berulang setiap musim hujan. Sungai yang melintasi kawasan permukiman disebut belum pernah dinormalisasi sehingga air meluap hingga ke desa-desa sekitar.
“Ini memang harus dinormalisasi,” tegasnya.
Di sektor pertanian, bendung telah tersedia, tetapi akses menuju jaringan irigasi dan persawahan masyarakat masih belum memadai. Dinas Nakertrans juga akan mengidentifikasi kembali jalan produksi untuk memastikan hasil pertanian warga dapat diangkut menuju jalan utama.
Persoalan lain berada pada lahan usaha II yang masuk dalam kawasan hutan. Daud mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan pihak terkait untuk mencari solusi terkait pelepasan kawasan tersebut.
Daud menegaskan kawasan transmigrasi ditargetkan menjadi lumbung pangan Halmahera Selatan sekaligus bagian dari penguatan visi agromaritim Bupati dan Wakil Bupati.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Dinas Nakertrans menyiapkan program pelayanan terpadu pada 2027. Salah satu rencananya ialah berkantor langsung di kawasan transmigrasi agar persoalan masyarakat dapat ditangani dari lapangan.
“Kita tidak hanya mengandalkan APBD. Ada APBN, pemerintah provinsi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Kita selesaikan titik-titik prioritas secara terukur,” pungkasnya.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan target kawasan transmigrasi sebagai lumbung pangan tidak berhenti pada perencanaan. Infrastruktur jalan, irigasi, penanganan banjir, jalan produksi, serta persoalan lahan menjadi sejumlah titik yang perlu diselesaikan untuk mendukung target tersebut.
(Ian)
