TERNATE – HabarIndonesia.id – Dua organisasi kepemudaan Islam di Maluku Utara, yakni PW GP Ansor Maluku Utara dan PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Informasi yang di lansir HabarIndoneaia.id Selasa, (03/03) dukungan kedua Organisasi tersebut disampaikan menyusul langkah Gubernur melakukan kunjungan belajar ke Provinsi Jawa Timur guna memperkuat implementasi SPBE serta tata kelola pemerintahan berbasis digital di Maluku Utara.
Ketua PW GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, dan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menjadi pihak yang menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen dukungan terhadap agenda transformasi tersebut.
Ketua PW GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, menilai kunjungan belajar ke daerah dengan capaian SPBE tinggi menunjukkan kepemimpinan yang terbuka dan progresif.
“Belajar dari daerah yang memiliki capaian SPBE tinggi menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya mendukung, tetapi juga siap mengawal agar transformasi tersebut benar-benar menyentuh pelayanan publik serta memberantas praktik birokrasi yang tidak efektif.
Menurutnya, pelengkapan regulasi pendukung seperti Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi bagian krusial agar transformasi memiliki dasar hukum kuat dan berjalan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pelayanan publik harus beradaptasi agar semakin efektif, efisien, dan responsif. Digitalisasi akan meminimalisir birokrasi yang berbelit serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,” tegas Fadly.
Kedua organisasi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tidak hanya fokus pada penguatan sistem pemerintahan digital, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satunya melalui penguatan pendidikan vokasi dan rencana pengiriman putra-putri Maluku Utara untuk belajar di SMKN 4 Malang.
Menurut mereka, transformasi yang berkelanjutan harus bertumpu pada dua pilar utama, yakni sistem yang kuat dan SDM yang unggul.
Karena itu, kata mereka kolaborasi antara pemerintah dan elemen kepemudaan dinilai penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang inklusif dan berkemajuan.
Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mendukung agenda tersebut melalui penguatan literasi digital, partisipasi dalam pengawasan publik, serta peningkatan kapasitas generasi muda.
Keduanya berharap transformasi digital ini dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga Maluku Utara mampu menjadi provinsi unggul dalam pelayanan publik berbasis digital serta berdaya saing di tingkat nasional.
(Red)
