TIDORE – HabarIndonesia.id – Forum Pemerhati Korupsi (FPK) Maluku Utara resmi melaporkan Kepala Desa (Kades) Wama, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Sahril S Imam (Terlapor I ) dan Bendahara Desa Wama, Lutfi M Ibrahim (Terlapor) ke Polresta Tidore Kepulauan atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD).
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekertaris FPK Maluku Utara, Zulkifli, kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Tidore pada Selasa (25/11/2025) sekitar pukul 14.30 WIT kemarin.
Zulkifli menegaskankan, laporan ini dilakukan sebagai langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tentang pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, FPK Malut telah mengantongi data dugaan penyimpangan anggaran DD yang dilakukan oleh Kades Wama dan Bendaharanya sejak tahun 2020 hingga 2025. Dugaan korupsi tersebut disebut terjadi setiap kali proses pencairan anggaran.
“Dana Desa tahun anggaran 2020 sampai 2025 yang diduga dikorupsi oleh Kades itu dengan total kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar,” ungkap Zulkifli, kepada sejumlah Media
la juga menjelaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk komitmen FPK untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, serta mendorong aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
“Penyidik Reskrim Polresta Tidore harus segera tindaklanjuti laporan kami hingga tuntas, karena perbuatan kades dengan dana desa hanya untuk memperkaya dirinya sendiri,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang diterima FPK Maluku Utara selama 5 tahun menjabat sebagai kades, Sahril dalam mengelola dana desa tidak melibatkan masyarakat desa Wama.
Sehingga pembangunan apa yang harus dibangun di desa dan setiap pemberdayaan, masyarakat tidak tahu.
“Sejak tahun 2020-2025 kades mengelolah dana desa, dalam program pembangunan melalui musyawarah desa (Musdes), namun pekerjaan tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga apa saja yang dikerjakan, masyarakat tidak tahu,” ujarnya.
Mirisnya, proyek pemeliharaan jalan tani desa Wama yang belum lama ini dianggarkan dengan nilai Rp513 juta yang diduga dikerjakan sesuai perintah, kades Sahril sendiri tanpa mendengar masukan dari masyarakat.
Sementara dalam rencana anggaran belanja (RAB) yang tertulis harus ‘menyewa alat berat untuk pengerasan jalan tani’ tetapi kades hanya menyewa 3 unit motor kaisar.
“Sehingga jalan tani yang dianggarkan ratusan juta melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Wama tahun 2025 tidak dapat diakses, karena dikerjakan asal-asalan,” bebernya
Akibatnya, ketika musim hujan datang jalan berubah jadi lumpur dan genangan air ada dimana mana.
Tak hanya itu, setelah menjabat kades, kehidupan dan kekayaan Sahril terlihat berubah drastis tak seperti biasanya. Karena Kades memiliki usaha kos-kosan di Kota Ternate, simpan pinjam di Desa Lelilef dan tanah kaplingan di desa Kobe, Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan punya mobil dum truk
“Dan sebagian usaha kades itu sengaja pakai nama orang lain dengan tujuan agar tidak dicurigai (nampak) oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ironisnya anggaran pembangunan masjid desa Wama tidak diserahkan ke panitia, tapi dikelola sendiri, dan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan nilai Rp 140 juta juga diduga digelapkan oleh kades.
“Sehingga pembangunan Masjid Wama saat ini terbengkalai dan dana BUMDes yang awalnya bergerak diusaha simpan pinjam, saat ini tidak jalan karna seluruh anggarannya diduga telah
ditarik kades,” paparnya.
Terpisah Plh. Kasi Humas Pokresta Tidore Aipda Agung Setyawan yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan terkait dugaan korupsi dana desa yang diduga dilakukan oleh Kades Wama.
“Iya kemarin ada laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Korupsi oleh Kepala Desa Wama,” singkatnya.
(Red)
