JAKARTA – HabarIndinesia.id. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku Utara, Senator Hasby Yusuf, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pemerataan akses pendidikan di Maluku Utara.
Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah permohonan perubahan status Universitas Pasifik Morotai (UNIPAS) Morotai dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 06/B-128/DPDRI/XI/2025.
Upaya ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), khususnya Pulau Morotai. Selasa 04/11/25.
Senator Hasby Yusuf menjelaskan bahwa UNIPAS memiliki peran signifikan dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, dengan enam fakultas dan 11 program studi berakreditasi Baik, didukung oleh tenaga dosen berkualifikasi S2 dan S3.
“Perubahan status UNIPAS menjadi PTN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis pendidikan,” tegas Hasby Yusuf.
Tak hanya itu, Senator Hasby Yusuf juga mengajukan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Permohonan tersebut diajukan sebagai respons atas tingginya kebutuhan peningkatan rasio notaris di Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara.
Di sisi lain, Hasby juga memberi dukungan terhadap penguatan infrastruktur pendidikan kedokteran juga diajukan melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Khairun. Fasilitas ini akan dibangun di atas lahan hibah seluas ±2,5 hektare dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Rumah sakit tersebut dirancang sebagai fasilitas modern untuk layanan kesehatan, pendidikan kedokteran, dan pusat penelitian, dengan total rencana anggaran pembangunan mencapai Rp 542,4 miliar.
Desain RSP Unkhair mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2022, dilengkapi berbagai fasilitas seperti UGD, poliklinik, ICU, ruang kuliah, laboratorium, serta ruang rawat inap hingga lantai tujuh.
Langkah yang diambil Senator Hasby Yusuf ini menunjukkan komitmen untuk mendorong pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan tinggi, serta kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerah.
(Red)
