TERNATE, HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima audiensi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Pusat bersama NPCI Provinsi Maluku Utara di Lantai 3 Hotel Bela, Senin (14/9/2026).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Tommy Kristanto; serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Maluku Utara, Asrul Gandhi, beserta jajaran.
Rombongan NPCI Pusat dipimpin oleh Satriawan Suransono dari Departemen Hukum NPCI Pusat. Turut hadir Ketua NPCI Provinsi Maluku Utara, Soleman, beserta jajaran pengurus.
Audiensi diawali dengan paparan dari perwakilan NPCI Pusat, Satriawan. Ia menyampaikan bahwa NPCI memiliki mandat langsung dari UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 dan UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas. Kedudukan NPCI setara dengan KONI.
“NPCI merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memberangkatkan atlet disabilitas mewakili Indonesia ke luar negeri. Kami sudah berkeliling ke 20 provinsi dan menemukan lebih dari 2.600 bibit atlet disabilitas yang akan diproyeksikan ke Peparnas, ASEAN Para Games, bahkan Paralimpiade,” jelas Satriawan.
Ia menyoroti empat permasalahan utama:
1. Diskriminasi anggaran pembinaan yang belum setara dengan KONI;
2. Fasilitas olahraga yang belum ramah disabilitas;
3. Penyelenggaraan kejuaraan daerah yang belum selaras antara Popda dan Peparpopda; serta
4. Penghargaan bagi atlet berprestasi yang belum setara.
“Hal yang kami minta adalah kesetaraan. Jika atlet nondisabilitas mendapat Rp100 juta untuk medali emas, atlet disabilitas juga harus menerima jumlah yang sama. Sebab, mereka sama-sama mengharumkan nama Maluku Utara dan Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua NPCI Malut, Soleman, melaporkan capaian pada Peparnas XVI Solo 2024. Kontingen Malut berhasil meraih tiga medali perak dari dua cabang olahraga (cabor), yaitu angkat berat dan para-taekwondo.
Saat ini, terdapat 120 atlet disabilitas dari 10 kabupaten/kota yang siap dibina. Untuk Peparnas 2028 di Jakarta, NPCI Malut menargetkan keikutsertaan pada tujuh cabor.
“Kendala kami selama ini adalah anggaran dan tempat latihan. Kami berharap ada sekretariat dan fasilitas yang memadai agar pembinaan dapat berjalan maksimal,” ujar Soleman.
Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, menyambut baik audiensi ini dan menegaskan komitmen Pemprov dalam mendukung olahraga penyandang disabilitas.
“Kami baru mendapat pemahaman secara utuh hari ini. Ini masalah yang substansial. Ke depan, kita harus menghilangkan paradigma perbedaan antara atlet disabilitas dan nondisabilitas. Ini merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asisten I meminta NPCI Malut untuk segera berkoordinasi dengan Dispora Provinsi dan Dispora Kabupaten/Kota guna menyusun program, proposal, serta penganggaran yang jelas dan transparan.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov akan mendorong penyediaan fasilitas olahraga yang ramah disabilitas agar para atlet memiliki akses yang setara dalam berlatih dan berkompetisi.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Tommy Kristanto, turut mendukung dan menyatakan kesiapannya untuk mengawal agar pembinaan olahraga disabilitas berjalan akuntabel dan sesuai dengan aturan.
Pada akhir pertemuan, disepakati adanya tindak lanjut berupa koordinasi teknis antara NPCI, Dispora, dan Pemprov, serta dukungan terhadap pembukaan kegiatan penjaringan bibit atlet disabilitas di Ternate.
(Gus)
