Pemuda Pancasila, Praktisi Hukum Tagi Janji Desak Presiden Dan KPK. Bongkar Perizinan Ilegal PT Smart Marsindo

- Wartawan

Minggu, 24 Agustus 2025 - 15:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – HabarIndonesia. Desakan keras menggema dari masyarakat Maluku Utara dan kalangan Organisasi Kepemudaan. Kali ini, datang dari MPW Pemuda Pancasila Maluku Utara. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan eksplorasi dan penambangan yang dilakukan PT Smart Marsindo di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, karena diduga belum memenuhi syarat legalitas izinnya.

Desakan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Pemuda Pancasila Maluku Utara, Rafik Kailul di Ternate pada Minggu (24/8/2025).

“KPK harus sikat perusahan tambang Smart Marsindo, karena perusahan ini diduga kuat belum klir perizinannya. Bagaimana membiarkan perusahan beroperasi tanpa ada jaminan reklamasi, ini kan menabrak Undang-Undang,” kata Rafik.

Menurut Rafik, akibat eksploitasi yang dilakukan Smart Marsindo masyarakat Maluku Utara menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya pengawasan dari negara.

Untuk itu, dia meminta KPK untuk bertindak dengan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas Smart Marsindo, termasuk menelusuri legalitas dokumen perizinannya.

“Karena kalau perusahan tambang yang tidak klir izinnya bukan hanya daerah dan negara yang dirugikan, tapi masyarakat juga jadi korban, APH sudah harus bertindak hentikan aktivitas mereka dan cabut IUP-nya,” tegas Rafik.

Publik Maluku Utara Menunggu Action Presiden Prabowo

Rafik Kailul mengingatkan Presiden Prabowo Subianto, jangan hanya memberikan janji manis kepada rakyat untuk memberantas tambang ilegal. Pasalnya di pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah diduga masih banyak tambang ilegal salah satunya adalah PT Smart Marsindo.

Untuk itu Pemuda Pancasila Maluku Utara meminta pembuktian atas janji Presiden Prabowo, untuk menindak tegas tambang ilegal tersebut.

“Presiden harus buktikan kepada rakyat Maluku Utara dengan menindak Smart Marsindo, sehingga rakyat percaya bahwa Presiden memang benar-benar komitmen berantas tambang ilegal” ucap Rafik.

Praktisi Hukum. Aktivitas Smart Marsindo Ilegal

Mengutip laman resmi MODI milik Kementerian ESDM, PT. Smart Marsindo tercatat belum memenuhi kriteria “Clear and Clean” (CnC) yang merupakan syarat legal untuk kegiatan pertambangan. Perusahan ini diduga tidak mengantongi izin reklamasi atau pascatambang. Bahkan, dalam proses penerbitan IUP diduga kuat tanpa melalui mekanisme lelang.

“Ini adalah pelanggaran serius. Jika perusahan tidak punya izin reklamasi dan penerbitan IUP dilakukan tanpa pelelangan, maka itu cacat prosedur dan IUP-nya berpotensi dicabut, di samping itu ada ketentuan pidananya yang itu diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tegas Mahri Hasan.

Mahri juga mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo yang selama ini menyuarakan penindakan terhadap tambang-tambang ilegal di atas panggung pada saat berpidato.

Kini, menurutnya, saatnya Presiden membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan dengan bertindak tegas mencabut izin perusahaan yang tidak taat aturan.

“Presiden jangan hanya berdiri gagah di podium. Yang rakyat butuhkan adalah tindakan konkret untuk menghentikan perampokan sumber daya dan penghancuran pulau-pulau kecil,” lanjut Mahri.

Secara geografis, Pulau Gebe hanyalah pulau kecil seluas 76,42 kilometer persegi, dan menurut UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kegiatan tambang dilarang keras di wilayah seperti ini.

Peraturan tersebut secara eksplisit melarang kegiatan yang dapat mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan pulau kecil.

Mahri menegaskan, keberadaan PT. Smart Marsindo di Pulau Gebe bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi Maluku Utara.

Ia pun menyerukan agar Presiden segera memerintahkan Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki seluruh proses perizinan perusahaan ini.

“Pulau Gebe sedang dalam kondisi darurat. Jika negara diam, maka negara ikut menjadi bagian dari kejahatan lingkungan ini. Presiden harus bertindak sekarang,” pungkas Mahri.

(Red)

Berita Terkait

Ajukan Proyek Infrastruktur Strategis, Sherly Minta Dukungan Anggaran Rp2,6 Triliun dari AHY
BPC HIPMI Kabupaten/Kota Peringatan BPP, Jangan Libatkan Aktor Lama di Musdalub
Maluku Utara Jadi Sorotan Dunia, Proyek CDCSUI Fokus Jaga Keaslian Cengkih dan Pala
Dinas Perpustakaan Ternate Genjot Literasi 2026, Festival Literasi Siap Digelar
Sarbin Sehe Resmi Berangkatkan ERB 2026, Rupiah Layak Edar Hadir di Lima Pulau Terpencil
Wabup Haltim Perkuat Sinergi dengan BPVP Lombok Timur untuk Ciptakan SDM Berdaya Saing
Sultan Tidore, Semua Akan Kembali, Mari Doakan Burhan Abdurahman Husnul Khatimah
Langkah Strategis Sherly di Jakarta, Percepat Realisasi Program Infrastruktur Maluku Utara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:58 WIT

Berangkat Rakornas Naik Kelas Bisnis di Tengah Efisiensi Anggaran, Ketua KIP Malut Dinilai Boros Anggaran

Jumat, 20 November 2026 - 15:21 WIT

Dikerjakan PT Locita Maha Dana, Rp4,7 Miliar dari APBD 2026 untuk Revitalisasi Gedung IGD RSUD Chasan Boesoirie

Kamis, 19 November 2026 - 21:32 WIT

Perkuat Sinergi dan Transformasi Pelayanan Publik, Imigrasi Ternate Ikuti Upacara Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Minggu, 15 November 2026 - 20:49 WIT

Wagub Sarbin Buka LASQI Nusantara Fest 2026, Maluku Utara Bidik Prestasi di Panggung Nasional

Sabtu, 14 November 2026 - 00:22 WIT

Sekda Samsuddin Tegaskan OPD yang Abaikan Program Pokir DPRD Akan Diberi Teguran

Jumat, 13 November 2026 - 22:28 WIT

Optimalkan Potensi Zakat Desa, BAZNAS Haltim Perkuat Pembentukan UPZ di Maba Selatan

Jumat, 13 November 2026 - 21:52 WIT

Bupati Bassam Ajak Ayah dan Ibu Bangun Pola Asuh Sehat demi Masa Depan Anak

Jumat, 13 November 2026 - 16:09 WIT

Bupati Bassam Ajak ASN Perkuat Pelayanan Publik, HKN dan HUT KORPRI Halsel Diisi Berbagai Aksi Sosial

Berita Terbaru