Halbar-HabarIndonesia. Maluku Utara (Malut) menjadi provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi di Indonesia, dengan skor 76,34 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indikator penilaian ini mencakup kepuasan personal maupun sosial, makna hidup, serta perasaan masyarakat. Selain itu, Malut juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 13,73 persen pada tahun 2024.
Capaian tersebut menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah-XV Malut.
Koordinator Wilayah (Korwil)-XV GMKI Malut, Fandi Salasa, menyampaikan sejumlah poin penting menjelang kepulangan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang baru saja mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Fandi menyoroti sektor hilirisasi dan pertambangan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Malut. Namun, menurutnya, sektor ini juga memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kasus korupsi dan suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang pernah terjadi sebelumnya harus menjadi pelajaran. Kami dari GMKI Malut menekankan kepada Ibu Gubernur agar lebih bijaksana dalam mengelola sektor ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fandi, Jumat 28/02/25.
Lebih lanjut, GMKI Malut juga menyoroti penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah ke depan.
Organisasi ini menekankan pentingnya pendekatan dan analisis yang matang agar dokumen tersebut dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat.
“RPJMD ini ibarat peta bagi nakhoda dalam berlayar. Jika tidak disusun dengan baik, pembangunan bisa salah arah. Kami menyarankan agar dilakukan perbandingan dengan RPJMD provinsi lain yang lebih maju serta menggunakan analisis SWOT agar kebijakan yang diambil lebih terarah,” tambahnya.
GMKI Malut juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota, pengembangan ekonomi makro, serta implementasi kebijakan nasional yang lebih efektif di tingkat provinsi.
Selain itu, Fandi menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal.
“Kinerja OPD yang tidak maksimal, apalagi jika memiliki rekam jejak buruk, harus menjadi perhatian serius. Kami berharap ada perubahan besar dalam kepemimpinan saat ini demi kemajuan Maluku Utara,” pungkasnya.
(Apot)
