HALTIM, HabarIndonesia.id – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah, alokasi belanja kegiatan DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam APBD 2026 yang mencapai Rp16,19 miliar mulai menjadi sorotan.
Anggaran yang tersebar dalam 15 paket kegiatan di Sekretariat DPRD tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi, efektivitas, serta transparansi penggunaan uang rakyat. Selasa, 03/11/26.
Terlebih, sebagian besar kegiatan berkaitan dengan koordinasi, konsultasi, perjalanan dinas, pengawasan, pembahasan peraturan daerah hingga peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat DPRD yang merujuk pada dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran 15 paket kegiatan itu mencapai Rp16.194.189.000.
Dari sejumlah paket tersebut, alokasi terbesar tercatat pada kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp3.096.582.000.
Berikutnya, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebesar Rp2.967.026.000 serta Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD senilai Rp2.908.170.000.
Sementara kegiatan Pendalaman Tugas DPRD atau bimbingan teknis (bimtek) dialokasikan Rp1.304.406.000. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up DPRD mencapai Rp718.832.000, sedangkan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar Rp677.592.000.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran pengawasan yang dibagi ke dalam lima bidang, yakni pemerintahan dan hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta sumber daya alam.
Masing-masing bidang memperoleh alokasi Rp580.890.000, dengan total keseluruhan mencapai Rp2.904.450.000.
Selain itu, terdapat anggaran Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebesar Rp485.255.000, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp398.480.000, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp375.680.000, serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp357.716.000.
Besarnya alokasi tersebut menjadi penting untuk dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai rincian komponen belanja, jumlah perjalanan, peserta kegiatan, serta hasil konkret yang diperoleh dari setiap kegiatan.
Sebab, besarnya anggaran tidak cukup hanya dijelaskan melalui nama dan tujuan kegiatan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat bagi masyarakat.
Saat dikonfirmasi terkait besaran anggaran tersebut, Sekretaris DPRD Halmahera Timur, Gamal Sararik, mengaku belum dapat memastikan nominal secara terperinci.
Ia khawatir angka yang disampaikan tanpa pemeriksaan dokumen justru tidak sesuai dengan rincian anggaran sebenarnya.
Gamal mengatakan, dirinya masih berada di luar daerah dan meminta agar konfirmasi lebih mendalam dilakukan setelah kembali dari Jakarta, dengan melibatkan bagian perencanaan yang memahami teknis penyusunan serta rincian belanja kegiatan.
Meski demikian, Gamal menjelaskan bahwa total anggaran dalam paket-paket tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, terdapat berbagai komponen belanja lain, termasuk kebutuhan subbidang dan pendampingan oleh staf Sekretariat DPRD.
“Di dalamnya tidak semua perjalanan dinas DPRD saja, tetapi banyak item belanja subbidang di dalamnya. Kemudian, ada juga dengan staf karena setiap perjalanan DPRD tentu ada pendamping dari staf. Jadi, tidak semua total anggaran itu punya anggota DPRD, tetapi digabungkan,” jelasnya.
Ia menilai, apabila seluruh komponen belanja dipisahkan berdasarkan peruntukannya, alokasi khusus perjalanan dinas anggota DPRD akan terlihat lebih kecil dibandingkan total anggaran paket kegiatan.
“Kalau orang hanya lihat totalnya pasti kaget. Tetapi kalau dilihat subbelanjanya, pasti dapat tahu di situ, karena banyak item belanjanya. Ketika dikasi pisah, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD itu terbilang rasional karena sedikit saja,” ungkap Gamal.
Penjelasan Sekwan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam melihat struktur anggaran secara utuh.
Namun, publik tetap membutuhkan keterbukaan rincian agar dapat mengetahui secara jelas berapa anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD, pimpinan, staf pendamping, serta komponen belanja lainnya.
Dengan nilai mencapai Rp16,19 miliar, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Halmahera Timur.
(M.Dzarik).
