Haltim-Habarindonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Sekda Haltim), Ricky Caherul Richfat, diduga terlibat dalam praktik suap yang melibatkan PT. Forward Matrix Indonesia (FMI) terkait revisi dokumen tata ruang di wilayah tersebut. Dugaan suap ini mencuat setelah beredarnya foto yang menyeret nama Ricky sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengurusan perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dianggap mencurigakan.
Foto yang beredar luas pada Sabtu (21/01/2025) menunjukkan Ricky memberikan instruksi kepada bawahannya yang berinisial A untuk menemui utusan perusahaan di sebuah hotel di Kota Ternate. Setelah pertemuan, keduanya tampak berfoto bersama sambil memegang dokumen rekomendasi Tata Ruang. Tak hanya itu, di atas meja juga terlihat sejumlah uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 serta cek, yang mengindikasikan adanya transaksi yang mencurigakan.
Lebih lanjut, terdapat pula sebuah tas yang diduga berisi uang dengan total sekitar Rp 2 miliar. Keberadaan uang dan cek ini semakin memperkuat dugaan adanya suap yang melibatkan Ricky Caherul Richfat. Selain foto, aparat penegak hukum juga menemukan rekaman percakapan yang durasinya mencapai 21 menit, di mana dua pria diduga tengah bernegosiasi soal jumlah uang yang akan diberikan kepada pihak yang berwenang.
Dalam rekaman tersebut, salah satu pria terdengar menjelaskan bagaimana pihak perusahaan akan memperoleh legalitas untuk perubahan tata ruang jika mereka memenuhi permintaan tersebut. “Bilang dorang sedia dia pe itu su langsung ko tanda tangan,” kata pria dalam rekaman tersebut, yang mengindikasikan adanya jaminan tanda tangan untuk mempermudah proses pengurusan tata ruang, dengan imbalan uang.
Ricky Caherul Richfat, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Halmahera Timur, memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di daerah. Oleh karena itu, keterlibatan Ricky dalam kasus ini menjadi sorotan, mengingat perannya yang krusial dalam proses perubahan tata ruang yang diurus oleh pemerintah daerah.
Terlepas dari dugaan ini, hingga berita ini diturunkan, media lokal Teropong Malut terus berusaha menghubungi Sekda Haltim untuk meminta klarifikasi mengenai keterlibatannya dalam kasus suap ini. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ricky Caherul Richfat mengenai tuduhan tersebut.
Pihak berwajib kini diperkirakan akan menyelidiki lebih lanjut dugaan praktik suap ini dan memeriksa semua pihak yang terlibat. Jika terbukti bersalah, Ricky dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi dan suap yang dapat merugikan reputasi Pemkab Halmahera Timur.
Penyelidikan ini diharapkan bisa membuka tabir praktek ilegal yang mungkin melibatkan lebih banyak pihak dan memberikan keadilan bagi masyarakat Halmahera Timur yang dirugikan oleh tindakan tersebut.
(Agis)
