TERNATE — HabarIndoneaia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Kamis 29/1/26.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyikapi tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah keterbatasan fiskal tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan pentingnya peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai garda terdepan dalam menyaring setiap kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, TAPD memiliki posisi krusial karena memahami secara menyeluruh aspek teknis dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
“TAPD diharapkan menjadi filter utama kebijakan anggaran, karena mereka yang paling memahami sisi teknis maupun administratif dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sherly.
Rakornas tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, para sekretaris daerah provinsi, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara.
Sejumlah narasumber nasional turut hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sherly mengungkapkan bahwa tahun anggaran 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah akibat pemangkasan fiskal yang cukup signifikan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah.
“Keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah untuk memastikan setiap program selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. APBD harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui rakornas ini, Sherly berharap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program daerah dapat disederhanakan dan lebih terintegrasi, sehingga tidak menghambat realisasi kegiatan di lapangan.
Ia juga menaruh harapan besar agar forum ini melahirkan terobosan baru dalam pengelolaan APBD tahun 2026 dan 2027, yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(*)
