TERNATE, HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Jumat (18/9/2026) siang, di Ruang VIP Pemda Bandara Baabullah, Ternate.
Rapat dipimpin oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, dengan didampingi Kepala Dinas Sosial, Zen Kasim. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan Direktorat Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI dan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari.
Asisten I dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan rumah KAT bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya memuliakan kemanusiaan dan mendorong agar masyarakat Suku Togutil/KAT bisa hidup berdampingan, sejajar, serta tetap mempertahankan identitas budayanya.
“Melangkah tanpa menyederhanakan identitas kebudayaan, membangun tanpa mematikan ruang kehidupan,” tegasnya. Rumah harus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya, bukan sekadar tempat tinggal.
Ketua Tim Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Noer Fauzi Rachman, yang telah melakukan kunjungan lapangan bersama rombongan beranggotakan 11 orang ke lokasi Tayawi, menyampaikan hasil observasinya. Ia menemukan adanya perbedaan sudut pandang (dua jalur) antara keinginan pemerintah dan aspirasi warga.
Dinas Sosial Provinsi menyampaikan bahwa 40 unit rumah KAT ini bersumber dari Bantuan Permukiman Sosial Kementerian Sosial RI dengan nilai bantuan maksimal Rp50 juta per unit.
Seluruh warga calon penerima di Tayawi, termasuk di kampung sebelah, sudah mendapatkan sosialisasi dan bersedia membuat KTP sebagai syarat administrasi. Lahan seluas 4,78 hektare telah disiapkan berdasarkan persetujuan Gubernur dan bukan merupakan kawasan hutan.
Perwakilan Direktorat KAT Kemensos RI, Fahmi, yang hadir secara daring melalui Zoom, menyampaikan bahwa progres yang diminta pihak pusat di Jakarta adalah peletakan batu pertama yang sudah dilaksanakan.
Pihaknya meminta agar pembangunan segera dipercepat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, tidak mengecewakan masyarakat, dan desain final harus disepakati bersama warga sebagai acuan.
Dinas Kehutanan menyatakan dukungannya melalui program Perhutanan Sosial seluas 350 hektare. Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung sektor penunjang seperti perikanan darat.
Sementara itu, Biro Administrasi Pembangunan menegaskan akan mengawal aspek administrasi dan pertanggungjawaban swakelola tipe 4.
Rapat menyepakati bahwa penyiapan dan pengiriman material ke lokasi akan mulai dilakukan besok. Desain rumah akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan disepakati bersama warga.
Menutup rapat, Asisten I menginstruksikan agar seluruh OPD segera melaporkan hasil rapat koordinasi ini kepada Ibu Gubernur untuk pengambilan keputusan final, agar pembangunan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para pemiliknya.
(Gus)
