HALBAR – HabarIndonesia. Kinerja Kejaksaan Negeri Halmahera Barat mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Tokoh Pemuda Desa Loce, Raffy Wadja, menilai institusi penegak hukum tersebut lamban dan terkesan lemah dalam menangani laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2024.
Laporan yang dimasukkan oleh Aliansi Masyarakat Desa Loce pada Jumat, 2 Mei 2025, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Raffy menegaskan bahwa pihaknya kecewa karena belum ada satu pun tindakan konkret dari Kejaksaan.
“Sudah lebih dari satu bulan laporan kami masuk, namun tidak ada kejelasan. Ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Raffy saat diwawancarai media Habarindonesia.id selasa (03/06/25) siang tadi.
Raffy membeberkan sejumlah dugaan penyimpangan yang dilaporkan, antara lain: program ketahanan pangan sebesar Rp137 juta, alokasi dana desa ke BUMDes, pembuatan sumur bor senilai Rp17 juta, serta pengelolaan aset desa yang tidak tepat sasaran.
Salah satu temuan mencolok adalah kendaraan roda tiga (motor viar) milik desa yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami temukan kendaraan tersebut di rumah warga di Hoku-Hoku. Saat dikonfirmasi, warga itu mengaku telah membeli kendaraan tersebut,” ungkap Raffy.
Kejaksaan pun dinilai abai dan tidak responsif. “Kami menduga ada permainan antara Kejaksaan dan Pemerintah Desa Loce. Jika hingga minggu depan tidak ada tindakan, kami akan melanjutkan laporan ini ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,” tegasnya.
Desakan Aliansi Masyarakat Desa Loce ini mencerminkan keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya terhadap pengelolaan dana desa yang seharusnya transparan dan berpihak pada warga.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kusuma Jaya Bulo, SH., MH., saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp oleh wartawan, belum memberikan tanggapan apapun hingga berita ini diturunkan.
(Red/Al)
