TERNATE – HabarIndonesia.id – Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Hotel Grand Majang, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Senin (25/5/2026).
Musda perdana yang mengusung tema “Momentum Konsolidasi dan Penguatan FSP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Pekerja” tersebut dihadiri peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Dalam forum tersebut, Aswar Salim terpilih secara aklamasi sebagai Pimpinan Daerah (PD) FSP KEP SPSI Maluku Utara.
Dalam sambutannya usai terpilih, Aswar Salim menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum FSP KEP SPSI, R. Abdullah, yang telah meluangkan waktu hadir langsung di Maluku Utara untuk menghadiri dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Musda pertama organisasi tersebut.
“Musyawarah ini memang telah selesai, tetapi bukan berarti perjuangan organisasi berakhir sampai di sini. Justru ini adalah awal bagi kita untuk menjalankan roda organisasi. Kehadiran teman-teman semua merupakan bentuk solidaritas yang harus terus dijaga dan diperkuat dalam membangun organisasi,” ujar Aswar.
Menurutnya, FSP KEP SPSI Maluku Utara ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Karena itu, seluruh pengurus dan anggota diminta menunjukkan konsistensi serta komitmen dalam menjalankan tugas organisasi.
“FSP KEP SPSI baru pertama kali hadir di Maluku Utara. Karena itu, kita harus membuktikan eksistensi organisasi melalui kerja nyata, bukan hanya melalui komentar di media sosial. Fokus utama kita adalah mengawal kepentingan pekerja dan memberikan advokasi kepada anggota,” tegasnya.
Aswar menekankan dua program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusannya, yakni penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas advokasi bagi pekerja.
Menurutnya, solidaritas internal harus terus dibangun melalui berbagai kegiatan organisasi yang mampu mempererat hubungan antaranggota.
Selain itu, ia menegaskan bahwa fungsi advokasi harus menjadi kekuatan utama serikat pekerja, termasuk memberikan pendampingan kepada pekerja dan anggota yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Weda Bay Nickel (WBN).
“Kita harus memastikan organisasi hadir ketika anggota menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Serikat pekerja tidak boleh meninggalkan anggotanya saat menghadapi masalah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Aswar juga meminta kepada Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSP KEP SPSI agar program pelatihan dan pembekalan organisasi dapat lebih sering dilaksanakan di Maluku Utara.
Menurutnya, selama ini berbagai kegiatan peningkatan kapasitas lebih banyak dilaksanakan di Pulau Jawa, sehingga belum semua anggota di wilayah timur Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Jika memungkinkan, pelatihan maupun pembekalan organisasi bisa dilaksanakan di Ternate atau Maluku Utara. Dengan begitu, teman-teman di daerah dapat memperoleh ilmu, pengalaman, serta kesempatan bertukar gagasan dengan peserta dari berbagai daerah lainnya,” harapnya.
Lebih lanjut, Aswar menegaskan komitmen FSP KEP SPSI Maluku Utara untuk mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di lingkungan PT IWIP.
Ia menilai koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu terus diperkuat.
Menurutnya, pemerintah harus turut hadir dalam mengawasi kebijakan perusahaan, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan jumlah tenaga kerja.
“PHK harus menjadi solusi terakhir apabila memang tidak ada jalan lain. Kita harus memastikan hak-hak pekerja dan kesejahteraan mereka terlebih dahulu dipenuhi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Aswar juga menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum SPSI dan jajaran pengurus pusat terkait kekosongan jabatan di tubuh SPSI akibat ketua sebelumnya berhalangan tetap karena meninggal dunia.
Ia berharap Ketua Umum dapat mempertimbangkan pengusulan Ike Masita sebagai pengganti agar sinergi antara pengurus SPSI di tingkat daerah dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan adanya kepemimpinan yang definitif, koordinasi dan kolaborasi antara pengurus DPD SPSI dan PD FSP KEP SPSI dapat berjalan lebih baik sehingga seluruh program organisasi dapat terlaksana secara maksimal,” pungkas Aswar.
(Agis)
