SOFIFI — HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memimpin apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (4/5).
Apel tersebut diikuti oleh staf ahli gubernur, asisten sekretariat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta seluruh ASN dan PPPK.
Dalam amanatnya, Gubernur Sherly menyampaikan sejumlah poin strategis hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026.
Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, khususnya terkait keterlambatan penginputan data yang berdampak pada pembayaran gaji ASN secara elektronik.
“Ini merupakan peringatan pertama dan terakhir. Jika masih ada keterlambatan, maka akan diberikan catatan kinerja langsung kepada kepala OPD, sekretaris, dan bendahara terkait,” tegasnya.
Selain itu, Sherly menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan mulai berlaku pada 2027.
Dengan APBD Maluku Utara sebesar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, pemerintah menargetkan PAD tahun 2026 mencapai Rp1,5 triliun.
Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut berpotensi mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2027.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD meningkatkan kolaborasi dalam optimalisasi tujuh sektor pajak dan retribusi daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, di mana Maluku Utara berada di peringkat 31 dari 34 provinsi.
Ia menilai lemahnya integrasi data antar-OPD menjadi kendala utama dalam perumusan kebijakan yang efektif.
“Permasalahan utama kita adalah belum tersedianya data yang akurat dan terintegrasi, sehingga menghambat kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Di sektor pembangunan, Sherly menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas, khususnya jalan dan jembatan.
Ia meminta Dinas PUPR memastikan kualitas pekerjaan, termasuk dalam pelaksanaan proyek lapis penetrasi (lapen) dengan skema kontrak payung.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Pemprov Malut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, serta perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan IPB University untuk program beasiswa S2 bagi ASN.
Pemerintah juga membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 secara daring tanpa pungutan biaya untuk jenjang SMA.
Untuk mendukung program pendidikan baru, skema pembiayaan ditetapkan sebesar 60 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 40 persen oleh peserta didik, dengan target implementasi efektif pada Juli 2026.
Di sektor kesehatan, Gubernur memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah.
Ia meminta seluruh direktur rumah sakit mempercepat pembenahan layanan, mengingat sektor kesehatan menyangkut keselamatan masyarakat.
“Meskipun anggaran telah ditingkatkan, kualitas layanan masih perlu pembenahan signifikan. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Sherly mengingatkan bahwa seluruh ASN dibiayai oleh anggaran daerah yang terbatas, sehingga setiap kinerja harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja pegawai sebesar Rp1,2 triliun harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Maluku Utara,” pungkasnya.
(Gus)
