TERNATE – HabarIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara akan menggelar kegiatan market sounding untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada E-Katalog versi 6. Selasa, 03/02/26.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan market sounding bertujuan untuk mendorong keterlibatan penyedia lokal serta memastikan kesiapan produk konstruksi yang akan ditayangkan dalam etalase Katalog Elektronik.
“Market sounding ini bertujuan mendorong keterlibatan penyedia lokal sekaligus memastikan kesiapan produk konstruksi yang akan ditayangkan di etalase Katalog Elektronik,” ujar Risman saat di hubungi melalui Via Whatsapp.
Menurutnya, paket pekerjaan yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah Seksi 5.2 – Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup Aspal, yang direncanakan menggunakan skema konsolidasi dan kontrak payung.
Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku Utara.
Risman menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan perhatian serius terhadap peningkatan peran penyedia lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami ingin penyedia lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar siap secara administratif, teknis, dan sistem,” ujarnya.
Kegiatan market sounding dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Hotel Bela, Kota Ternate.
Para peserta diwajibkan membawa perangkat kerja serta dokumen pendukung, termasuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga dan profil penyedia yang telah terverifikasi di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
“Dengan persiapan sejak awal, kami optimistis pengadaan konstruksi jalan tahun depan bisa berjalan lebih efektif dan memberi dampak langsung bagi peningkatan konektivitas wilayah di Maluku Utara,” pungkasnya.
Risman berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan penyedia jasa konstruksi, sehingga pelaksanaan pengadaan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih matang, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
