TERNATE – HabarIndinesia.id – Pertumbuhan industri nikel di Provinsi Maluku Utara semakin menunjukkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal.
Aktivitas pertambangan, khususnya yang dilakukan perusahaan nikel, terbukti menggerakkan sektor transportasi hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Ternate, Labuha, dan sekitarnya.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Pemuda Pancasila (PP) Maluku Utara, Samar Ishak, menilai keberadaan Harita Nickel menjadi salah satu contoh nyata kontribusi industri nikel terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Menurutnya, mobilitas karyawan perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi telah menciptakan efek domino bagi berbagai sektor usaha lokal.
Harita Nickel diketahui memiliki kantor perwakilan di Ternate dan Labuha, dengan pusat operasional utama di Pulau Obi.
Aktivitas perjalanan dinas dan cuti karyawan yang rutin transit melalui Ternate menuju Pulau Obi maupun sebaliknya, menjadi sumber penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
“Pergerakan karyawan Harita Nickel menciptakan perputaran uang yang tidak sedikit. Setiap hari ada ratusan karyawan yang menggunakan jasa transportasi lokal, baik ojek, mobil pangkalan, maupun angkutan laut,” ujar Samar di Ternate, Selasa 27/01/26.
Berdasarkan pengamatannya di kantor perwakilan Harita Nickel di Ternate, terlihat antrean ojek dan mobil pangkalan yang secara rutin melayani kebutuhan transportasi karyawan menuju Bandara Sultan Babullah maupun Pelabuhan Bastiong.
Lebih jauh kata Samar, Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.
“Sekali jalan, tarif ojek berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per orang. Dengan jumlah karyawan transit yang bisa mencapai sekitar 100 orang per hari, pendapatan pengemudi jauh lebih stabil dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Tidak hanya sektor transportasi darat, Samar menyebut dampak positif juga dirasakan oleh angkutan laut rute Ternate–Bacan serta pelaku UMKM di Labuha, Halmahera Selatan.
Ia meyakini efek serupa turut dirasakan di wilayah tambang lain seperti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Meski demikian, Samar menegaskan bahwa dukungan terhadap investasi harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap regulasi dan aspek lingkungan.
Ia mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dalam melihat kehadiran industri tambang.
“Kami mengapresiasi kontribusi ekonomi yang nyata, namun tetap berkomitmen mengawal isu pertambangan. Jika ada pelanggaran regulasi atau operasional yang melewati batas lingkungan, tentu harus dikritisi,” tegasnya.
Samar menambahkan, setiap izin pertambangan yang diberikan pemerintah telah disertai aturan main yang jelas.
Selama perusahaan beroperasi sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dukungan publik perlu diberikan.
“Tugas kita bersama adalah mengawal. Jika lalai, kita kritisi. Namun jika memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat, maka sudah sepatutnya mendapat apresiasi agar investasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring,” pungkasnya.(*)
