TERNATE — HabarIndinesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan meluncurkan implementasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6 untuk tahun 2026.
Kegiatan sosialisasi tersebut digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara di Hotel Bela, selama dua hari. Selasa 9/12/25.
Acara ini dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, perwakilan LKPP RI, serta pelaku usaha dan penyedia jasa dari berbagai sektor. Kegiatan dipandu oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas PUPR Maluku Utara, Ir. Syaiful Amin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mensosialisasikan implementasi e-katalog atau etalase versi 6 guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memperluas partisipasi pelaku usaha lokal dalam sistem digital pemerintah.
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan percepatan transformasi digital dilakukan untuk mempermudah proses pengadaan, memperluas akses pelaku usaha, serta memastikan belanja pemerintah berjalan lebih efektif dan terukur.
Program ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung oleh LKPP serta Dinas PUPR kepada pelaku usaha agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem e-katalog atau etalase versi terbaru.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda meminta setiap instansi menghadirkan dan menyiapkan operator khusus yang bertugas membantu pelaku usaha masuk ke dalam sistem e-katalog atau etalase versi 6 yang terbari.
“Pastikan ada staf operator yang ikut. Jadi nanti pelaku usaha baru bisa kita training sendiri,” ujar Sherly.
Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan e-katalog tidak hanya berlaku di sektor konstruksi, melainkan akan diperluas ke sektor pariwisata, termasuk layanan katering, kuliner, hingga jasa tari.
“Ke depan, untuk pariwisata pun, seperti katering, kue-kue, sampai tarian, sebisa mungkin kita menggunakan e-katalog. Semua toko bahan bangunan di Maluku Utara juga akan kita edukasi agar menggunakan sistem ini,” tambahnya.
Sherly turut menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas pendampingan yang diberikan kepada Pemprov Maluku Utara dalam proses transformasi digital pengadaan.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas PUPR Maluku Utara, Ir. Syaiful Amin, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema “Smart Procurement, Sinergi Transformasi Digital PBJ antara Pemerintah Maluku Utara dan Pelaku Usaha bersama LKPP untuk Meningkatkan Efektivitas Belanja melalui E-Katalog Versi 6 .”
Syaiful menyebut, pihaknya menargetkan 100 penyedia, namun jumlah peserta yang mendaftar mencapai 148 pelaku usaha.
“Penyedia yang kami menargetkan hanya 100 tetapi yang terdaftar diregistrasi saat ini sebanyak 148, dan kegiatan ini berlangsung selama dua hari,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, dinas PUPR bekerja sama dengan LKPP untuk memberikan bimbingan teknis terkait mekanisme, regulasi, hingga pemanfaatan pasar digital dalam e-katalog versi terbaru sehingga para pelaku usaha dan bersaing secara terbuka dan transparan
Ia menegaskan bahwa target kami kedepan seluruh pengadaan di lingkungan PUPR akan menggunakan sistem e-katalog meskipun saat ini belum sepenuhnya diterapkan untuk semua bidang konstruksi.
“Penyedia harus kita beri pemahaman, karena targetnya semua bisa masuk ke sistem ini sehingga perlu untuk dibuat pendampingan,” kata Syaiful.
Lanjut Syaiful, dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, Pemprov Maluku Utara berharap transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dapat berjalan optimal, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas dan peluang usaha bagi pelaku UMKM serta penyedia lokal di seluruh wilayah Maluku Utara.
(Red)
