HALSEL – HabarIndonesia. Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, meminta pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil sikap tegas terhadap pengelolaan dana desa yang belakangan kembali disorot oleh masyarakat.
Menurutnya, laporan dan keresahan warga harus dipandang sebagai panggilan untuk bertindak, bukan sebagai hal yang bisa disepelekan.(04/08/2025)
Dalam pernyataannya, Harmain menyoroti kasus dugaan penyimpangan di Desa Tabalema yang baru-baru ini mencuat ke publik. Ia menyebut bahwa persoalan yang dilaporkan warga harus menjadi pintu masuk untuk evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tata kelola keuangan desa di Halsel.
“Kita tidak bisa terus-menerus reaktif. Harus ada sistem pengawasan yang lebih awal agar dana desa benar-benar digunakan sesuai tujuannya, untuk kepentingan masyarakat,” ujar Harmain saat ditemui wartawan di Labuha.
Ia juga menyinggung bahwa beberapa desa lain di Halsel tidak luput dari isu serupa, termasuk dugaan adanya kerja sama dengan media tertentu untuk membentuk narasi positif yang menutup ruang kritik publik. Menurutnya, hal seperti ini justru merusak fungsi kontrol sosial dan membuka ruang praktik manipulatif.
“Bukan waktunya pencitraan. Ini menyangkut uang negara dan kepercayaan rakyat. Kalau media dijadikan alat pembungkus fakta, maka kita sedang mundur dalam demokrasi,” tambahnya.
Lebih jauh, GPM Halsel berharap agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum dapat turun langsung tanpa menunggu laporan massal dari masyarakat. Harmain menekankan bahwa keadilan harus dirasakan sejak di desa, dan itu hanya bisa terjadi jika ada transparansi dan ketegasan.
“Korupsi di level desa bisa menjadi akar ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jika pusat gembar-gembor pemberantasan korupsi, daerah juga harus menunjukkan hal yang sama,” katanya.
Sebagai penutup, Harmain meminta agar pemerintah tidak menganggap enteng gerakan masyarakat sipil yang terus menyuarakan keadilan. Menurutnya, suara rakyat tidak boleh dibungkam hanya karena dianggap mengganggu stabilitas.
“Kami hanya ingin dana desa benar-benar sampai ke masyarakat, bukan berhenti di meja elite desa. Kami tidak mengarahkan tudingan, tapi kami meminta ketegasan dan tanggung jawab dari semua pihak,” Tutup Harmain.
(Opal)
