Ternate–HabarIndonesia. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Kasiruta (AMUK) menggelar aksi damai di depan Kantor RRI Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, pada 21 Maret 2025.
Mereka menyerukan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) untuk segera menuntaskan pembangunan jalan, memperbaiki akses pendidikan, memperluas jaringan listrik, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Pulau Kasiruta.
Pulau Kasiruta, yang terdiri dari dua kecamatan, Kasiruta Timur dan Kasiruta Barat, memegang peran penting dalam perekonomian Maluku Utara dengan hasil bumi unggulannya, seperti cengkeh, pala, dan kopra. Namun, di balik potensi tersebut, masyarakat setempat masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam infrastruktur dan layanan dasar.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah mandeknya pembangunan jalan penghubung antara Kasiruta Timur dan Kasiruta Barat. Dari total 20 kilometer jalan yang direncanakan sejak 2020, baru 13 kilometer yang rampung.
“Jalan ini seharusnya sudah selesai sejak lama, tetapi hingga sekarang masih terbengkalai. Tanpa akses yang layak, biaya transportasi naik dan harga jual hasil bumi masyarakat pun terdampak,” tegas Iksan, Koordinator AMUK.
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan petani dan nelayan dalam mendistribusikan hasil panen ke pasar, sehingga menurunkan daya saing produk mereka.
Selain infrastruktur jalan, akses pendidikan juga menjadi perhatian dalam aksi ini. Banyak desa di Kasiruta yang tidak memiliki sekolah menengah atas, sehingga anak-anak harus pergi ke pulau lain untuk melanjutkan pendidikan.
“Banyak anak putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan di luar pulau. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan sumber daya manusia, maka pendidikan di Kasiruta harus mendapat perhatian lebih,” lanjut Iksan.
Di era modern ini, sebagian besar desa di Kasiruta masih bergantung pada genset dengan biaya operasional yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.
“Tanpa listrik yang stabil, anak-anak sulit belajar pada malam hari, dan para pelaku usaha kecil juga kesulitan berkembang. Ini masalah yang harus segera diselesaikan,” tambahnya.
Selain infrastruktur darat, keterbatasan transportasi laut juga menjadi keluhan utama masyarakat Kasiruta. Kapal yang melayani rute ke dan dari Kasiruta masih terbatas, sehingga warga sering mengalami kesulitan dalam perjalanan untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
“Kami butuh lebih banyak kapal dan jadwal keberangkatan yang teratur agar masyarakat tidak terisolasi,” tegas salah satu peserta aksi.
Para petani di Kasiruta juga menyoroti fluktuasi harga komoditas unggulan mereka, seperti pala, cengkeh, dan kopra. Mereka menuntut agar pemerintah daerah berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga agar tidak merugikan petani kecil.
“Kami bekerja keras, tapi harga terus dipermainkan. Pemerintah harus turun tangan agar kami tidak selalu dirugikan,” ungkap seorang petani yang turut serta dalam aksi.
Dalam aksi ini, AMUK menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Halsel:
- Segera menyelesaikan pembangunan jalan di Kasiruta agar distribusi hasil bumi dan mobilitas masyarakat lebih lancar.
- Memperluas jaringan listrik ke seluruh desa di Pulau Kasiruta.
- Menambah rute dan frekuensi kapal transportasi laut untuk memperlancar akses warga.
- Meningkatkan akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah menengah atas dan pemberian beasiswa.
- Menjamin harga yang adil bagi hasil pertanian warga agar petani tidak terus merugi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Halsel. Namun, warga berharap aksi ini menjadi pemicu perubahan nyata bagi Kasiruta, agar pulau yang kaya sumber daya ini tidak terus tertinggal dalam pembangunan.
“Ini bukan sekadar protes, tapi upaya kami untuk memastikan hak-hak warga Kasiruta dipenuhi,” tutup Iksan.
(Opal)
