TERNATE — HabarIndonesia.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menggelar rapat bersama Komisi XIII DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses untuk memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Kamis (23/04/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara, perwakilan Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, unsur Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komnas HAM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan tugas di bidang hukum dan HAM.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI.
Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja reses ini merupakan wujud nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab berbagai tantangan hukum di daerah.
“Ini adalah bentuk kemitraan strategis antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Maluku Utara,” ujarnya.
Budi juga menjelaskan bahwa capaian Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebahagiaan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlepas dari peran pelayanan hukum yang optimal.
Ia menyebutkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, seperti penguatan layanan berbasis teknologi informasi dan program jemput bola ke wilayah terpencil.
Selain itu kata dia, tercatat sebanyak 1.185 pos bantuan hukum (posbankum) telah didirikan melalui sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, serta aparat penegak hukum.
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan bahwa kunjungan kerja reses ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di bidang hukum dan HAM.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi, mendengar masukan secara langsung, dan melihat kondisi riil di lapangan guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan,” kata Willy.
Ia menambahkan, kegiatan reses juga menjadi wadah untuk membahas isu-isu strategis dalam rangka mendorong pembangunan hukum nasional yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin mendengar secara langsung kinerja Kanwil Kementerian Hukum serta menyesuaikannya dengan kondisi lokal agar program yang dijalankan tepat sasaran dan efektif,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan media HabarIndonesia.id, Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan, dialog, dan penyerapan aspirasi dari seluruh peserta.
Berbagai isu strategis dibahas, termasuk tantangan pelaksanaan tugas di lapangan serta kebutuhan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
(Is/Red)
