TERNATE – HabarIndonesia.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara resmi membuka Malut Halal Fair 2026 yang digelar di Duafa Center, Ternate. Rabu, 04/03/26.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Maluku Utara.
Acara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara ini berlangsung selama empat hari, mulai 4 hingga 7 Maret 2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pelaku UMKM, serta unsur Forkopimda.
Turut hadir dalam pembukaan tersebut Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Solahuddin Al Ayub, Kepala BI Perwakilan Malut Handi Susila, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun internasional.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 tersedia sekitar 5.000 kuota sertifikasi halal bagi UMKM di Maluku Utara, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini, menurutnya, merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha.
“Produk yang telah bersertifikat halal lebih dipercaya konsumen, memiliki nilai jual lebih tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Kita di Maluku Utara harus memiliki lebih banyak produk bersertifikat halal agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar Sherly.
Ia juga menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan masa toleransi terakhir bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal namun masih mengikuti pameran dan menempati outlet yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Mulai tahun 2027, seluruh UMKM yang terlibat dalam kegiatan Pemprov wajib memiliki sertifikasi halal. Tidak ada lagi toleransi,” tegasnya.
Ia mengatakan, Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat penguatan halal value chain (HVC) serta membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Sherly juga menyampaikan, Malut Halal Fair 2026 tersebut mengusung tiga pilar utama, yakni pengembangan ekonomi syariah, penguatan halal value chain, dan penguatan sektor keuangan syariah.
Selain itu, Kepala BI Perwakilan Malut, Handi Susila, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan berbagai agenda, antara lain bazar UMKM, talkshow dan sosialisasi ekonomi syariah, layanan penukaran uang, fasilitasi sertifikasi halal, serta edukasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Maluku Utara sekaligus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di daerah ini,” pungkas Handi.
Melalui Malut Halal Fair 2026, Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia komitmen bersama dalam mendorong transformasi UMKM menuju standar halal yang kompetitif dan berdaya saing global.
(Gus)
