TERNATE – HabarIndonesia.id – Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe melakukan peninjauan langsung ketersediaan stok minyak goreng subsidi merek Minyakita dan beras di Gudang Perum Bulog Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate. Rabu, 04/03/26.
Peninjauan dilakukan oleh Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak goreng subsidi Minyakita serta beras, termasuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menjelang Ramadan.
Langkah ini diambil menyusul temuan harga Minyakita di sejumlah pasar yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan ketentuan, HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Namun, hasil pantauan gubernur di lapangan menunjukkan harga jual masih berkisar antara Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per liter.
“Saya sudah turun ke beberapa pasar. Harga Minyakita masih Rp20 ribu sampai Rp22 ribu. Padahal HET-nya Rp15.700. Ini harus kita benahi menjelang Lebaran Ramadan,” tegas Sherly.
Menurutnya, keterbatasan pasokan menjadi salah satu faktor utama melonjaknya harga di tingkat pedagang. Kebutuhan Minyakita di Maluku Utara mencapai sekitar 1 juta liter per bulan.
Sementara itu, kata Sherly kuota Januari–Februari 2026 sekitar 600 ribu liter, namun realisasi pasokan hingga awal Februari baru sekitar 165 ribu liter.
Selain itu, Ia juga mengatakan, Stok yang tersisa saat ini sekitar 70 ribu liter dan segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Sherly meminta data rinci terkait stok dan distribusi dilaporkan kepadanya paling lambat keesokan hari.
Ia juga menginstruksikan agar pasokan dibagi merata ke seluruh kabupaten/kota guna menciptakan buffer stock di pasar rakyat.
Selain itu, kata dia Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait guna mempercepat tambahan pasokan sebelum Lebaran.
Sherly menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu memberikan teguran kepada pedagang yang menjual di atas HET.
Ia juga menyampaikan, Jika pelanggaran terjadi berulang, izin usaha dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya minyak goreng, Sherly juga menyoroti harga beras SPHP dan beras premium yang dinilai masih dijual di atas harga ketentuan.
Ia menyebut praktik distribusi berlapis dari pemasok nonresmi turut memicu kenaikan harga.
“Inflasi kita dipicu terutama oleh beras dan minyak goreng. Karena itu distribusi harus kita awasi bersama,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan akan terus melakukan pemantauan pasar hingga menjelang Ramadan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
Ia juga mengatakan, langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah serta memberikan kepastian harga yang terjangkau bagi masyarakat.
(Gus)
