HALBAR, HabarIndonesia.id — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat Desa Buku Maadu, Kabupaten Halmahera Barat. Sabtu, (26/09/26) .
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang masih dihadapi, mulai dari air bersih, fasilitas pendidikan, perlengkapan adat, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Kepala Desa Buku Maadu, Feri Lahamu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Husni Bopeng yang telah memilih desanya sebagai lokasi pelaksanaan reses.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan serta kebutuhan pembangunan.
“Kami pemerintah desa dan masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” Ujarnya.
Ia menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan dukungan dan sinergi lintas pemerintahan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Husni Bopeng yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku Utara menjelaskan, reses merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat, baik terkait pembangunan fisik maupun kebutuhan nonfisik.
Seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
Menurut Husni, tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.
Terlebih, kondisi keuangan daerah turut dipengaruhi oleh kebijakan dan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Semua keluhan dan kebutuhan masyarakat akan kami bawa ke tingkat provinsi dan disampaikan dalam paripurna. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kemampuan anggaran yang tersedia di Bappeda Provinsi Maluku Utara,” ujar Husni.
Sejumlah persoalan kemudian disampaikan salah satu warga dalam kegiatan tersebut. Citra Pangayu, salah satu guru SMP Negeri 11, mengeluhkan keterbatasan akses air bersih di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut membuat siswa harus membawa air dari rumah masing-masing setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di sekolah, termasuk kebutuhan para guru.
Keluhan lain disampaikan, Roni Kadanton, selaku Ketua Karang Taruna. Ia meminta perhatian terhadap kondisi perumahan guru di Sekolah Negeri 7 Kabupaten Halmahera Barat serta persoalan ketersediaan air bersih yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan.
Sementara itu, tokoh adat Yorius Baris menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan perlengkapan atau kostum adat.
Menurutnya, masyarakat masih kekurangan pakaian adat, baik untuk laki-laki maupun perempuan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk menunjang kegiatan adat dan kebudayaan di desa.
Aspirasi di bidang pendidikan juga disampaikan Yos Guntur Nini, salah satu guru SMA. Ia meminta perhatian terhadap keberadaan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama menyangkut status, penempatan tugas, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Ia menyoroti kondisi guru honorer yang masih menerima pendapatan terbatas meski telah lama mengabdi.
Selain itu, persoalan juga dirasakan oleh PPPK paruh waktu yang mendapatkan penempatan jauh dari tempat tinggal dengan penghasilan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Husni Bopeng memastikan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan dimasukkan sebagai bagian dari hasil reses untuk dibawa ke pembahasan di tingkat DPRD Provinsi Maluku Utara.
Namun, ia menegaskan perlu ada pemetaan terhadap kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Dari permintaan dan usulan bapak dan ibu, akan dilihat mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Untuk kewenangan kabupaten, saya tetap akan menyampaikan kepada bupati dan wakil bupati agar bisa diperhatikan karena ini menjadi kebutuhan prioritas di desa maupun di sekolah,” jelasnya.
Husni menambahkan, aspirasi masyarakat juga akan diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Lanjutnya, usulan yang sesuai dengan program pemerintah dan telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki mekanisme penganggaran yang dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat akan diperjuangkan berdasarkan tingkat urgensi, kewenangan, serta kemampuan anggaran daerah.
Bagi Husni Bopeng, hasil reses tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam forum paripurna untuk menentukan usulan yang dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pembangunan.
(Red)
